Berita Surabaya

Dana BPOPP Tistas Diminta Cair Per Bulan, Tak Bisa Digunakan Kegiatan Outdoor, Begini Konsekuensinya

Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur meminta agar Pemerintah Provinsi Jatim memberikan pengawasan penyelenggaraan program Pendidikan TisTas.

Dana BPOPP Tistas Diminta Cair Per Bulan, Tak Bisa Digunakan Kegiatan Outdoor, Begini Konsekuensinya
Foto: tribunjatim.com
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur Akhmad Muzakki 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur meminta agar Pemerintah Provinsi Jatim memberikan pengawasan sungguh-sungguh penyelenggaraan program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) di jenjang SMA-SMK negeri dan swasta tahun ajaran 2019/2020. 

Pasalnya, saat ini cukup banyak sekolah yang menyampaikan keluhan terutama dalam hal pencairan dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP).

Sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur Akhmad Muzakki, program sekolah gratis TisTas ini memang menyenangkan dan memberikan kabar baik khsuusnya untuk masyarakat yang memiliki putra putri di jenjang SMA-SMK negeri dan swasta. Mereka sudah digratiskan untuk biaya SPP dan tidak ada pungutan.

Tetapi sebagaimana dikatakan, Muzakki, nyatanya program TisTas implementasinya ada yang menyulitkan khususnya bagi kalangan sekolah dan penyelenggara pendidikan. 

"Tistas ini memang program yang menyenangkan tapi bikin sakit gigi di sebagian kalangan. Ketika ambil program TisTas ini maka ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh sekolah yang ujung-ujungnya menjadi pembatasan," kata Muzakki, Kamis (12/9/2019).

Misalnya, ia menyebutkan dalam aturan penggunaan BPOPP dana dari APBD Pemprov tersebut tidak bisa digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan siswa di luar kelas auat outdoor. 

Padahal program ini kerap digunakan dalam pembelajaran sekolah untuk pengembangan karakter.

Tapi karena ada pembatasan tidak boleh digunakan untuk poin tersebut maka sekolah kini sedang ada posisi dilema.

"Karena nggak boleh untuk pendidikan outdoor misalnya wisata outdoor, maka solusinya kan menarik ke siswa sebagai mencari sumber pendanaan, tapi hal itu juga dilarang," katanya.

Oleh sebab itu, pendampingan dalam rangka penggunaan dana BPOPP ini bagi sekolah menurut Muzakki sangat diperlukan.

Ini lantaran tahun ajaran 2019/2020 ini adalah tahun pertama implementasi program TisTas di Provinsi Jawa Timur. 

Pertanggungjawaban anggarannya ada audit langsung, sehingga menurutnya pendampingan dibutuhkan agar tidak ada kesalahan dalam penggunaan anggaran.

Tidak hanya itu, sebagaimana disampaikan Muzakki, selama ini yang juga menjadi keluhan sekolah dalam pelaksanaan TisTas adalah pencairan anggaran.

Dimana dananya ternyata tidak bisa cair per bulan. Padahal untuk kebutuhan operasional tentunya sekolah membutuhkan cashflow bulanan.

"Sekarang jumlah AC yang ada di sekolah dengan AC yang menyala itu sudah nggak sama. Karena riil problemnya dana tidak bisa cair per bulan. Maka kita tekankan lagi agar ke depan pendampingan penggunaan keuangan untuk TisTas ini bisa dilaksanakan karena nyatanya sekolah banyak yang masih belum bisa melakukan sinkronisasi dalam masa adjustmen di tahun ini. Kita berharap cairnya bisa bulanan dan pertanggungjawabannya juga bisa dibuat serupa," katanya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved