Berita Surabaya

Terima Aspirasi Pendukung Revisi UU KPK, DPRD Jatim: KPK Memang Harus Diperkuat

Aspirasi dari mahasiswa tersebut rencananya akan dibawa ke DPR RI sebagai lembaga yang menangani langsung revisi tersebut

Terima Aspirasi Pendukung Revisi UU KPK, DPRD Jatim: KPK Memang Harus Diperkuat
SURYA.co.id/Bobby Constantine Koloway
Perwakilan Anggota DPRD Jatim menerima peserta aksi unjuk rasa dukung revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (11/9/2019). 

"Tata kelola di internal KPK sendiri yang seharusnya diperbaiki," katanya.

Revisi UU KPK menurut Martin menyangkut tiga hal sekaligus. Di antaranya soal pengawasan, tata kelola, serta semangat mengintegrasikan antar lembaga.

"Sehingga, tak ada lembaga yang absolut. Kami berharap jangan alergi dengan hal ini. Jangan tiba-tiba dibatalkan di tengah jalan, harus dikawal terlebih dahulu," tegas politisi yang juga pengacara ini.

Aspirasi dari mahasiswa tersebut rencananya akan dibawa ke DPR RI sebagai lembaga yang menangani langsung revisi tersebut. Di antaranya, melalui pimpinan dewan DPRD Jatim.

"Saat ini pimpinan dewan masih dibahas bersamaan dengan tata tertib. Setelah pimpinan dewan Jatim terbentuk akan kami teruskan," katanya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan yang lainnya, Agustin Poliana menjelaskan bahwa dalam penanganan korupsi, KPK bisa berkoordinasi dengan lembaga lain. Sementara itu, KPK bisa mengerjakan kasus dengan nominal kerugian negara di atas satu miliar.

Sedangkan untuk kasus di bawah nominal satu miliar, dapat dituntaskan oleh kepolisian.

"KPK jangan menangani kasus yang nominalnya kecil-kecil saja," kata Agustin.

Tak hanya itu, di dalam mengefektifkan kinerja, juga perlu diisi oleh jajaran Dewan Pengawas.

"Suatu lembaga memang harus diawasi. Apa yang harus dilakukan harus diawasi. Sehingga, tidak semena-mena," pungkasnya.

Halaman
123
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved