Berita Surabaya

Tak Hanya Restoran, Pemkot Surabaya Juga Wajibkan Warung Bayar Pajak 10 Persen

BPKPD Kota Surabaya mengingatkan, bukan hanya restoran besar yang dikenakan pajak, tetapi juga usaha kecil lainnya seperti kantin dan warung.

Tak Hanya Restoran, Pemkot Surabaya Juga Wajibkan Warung Bayar Pajak 10 Persen
SURYA.co.id/Sugiharto
Pengunjung menikmati makanan di setra kuliner yang berada Dharmahusada, Surabaya. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2017 tentang Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya mengingatkan kembali pada pemilik usaha makanan atau minuman tentang kewajiban membayar pajak.

Sehingga, bukan hanya restoran besar yang dikenakan pajak, tetapi juga usaha kecil lainnya seperti kantin dan warung.

Kepala BPKPD, Yusron Sumartono mengatakan di dalam ketentuan pajak restoran yang dikenakan pajak sesuai pasal 1 ayat 12, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera, toko roti, jasa boga dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

"Kalau melihat pasal tersebut, semua yang menjual makanan dan minuman, akadnya beli, dikenakan pajak restoran sesuai UU 28. Tentang pajak daerah atau ditindaklanjuti dengan Perda nomor 4," tutur Yusron.

Yusron mengakui, belum semua pelaku usaha mengetahui tentang Perda ini, sehingga pemkot harus terus menggencarkan sosialisasi.

"Memang agak kaget, segala macam bentuk reaksi. Tapi kami mencoba memahamkan bahwa ini merupakan aturan undang-undang. Sebetulnya subjek pajak yang membayar, orang membeli makanan itu mestinya harga jualnya sudah termasuk pajak, sehingga tidak boleh itu tidak dibayarkan. Karena itu, uang titipan dari pembeli untuk 10 persennya diserahkan pada pemkot," jelasnya.

Asumsi selama ini adalah pajak hanya menyasar pengusaha restoran besar saja.

Padahal, kata Yusron, belum tentu restoran besar omzetnya lebih besar daripada warung-warung.

Pengunjung warung bisa jauh melebihi pengunjung restoran.

Sampai saat ini, ada sekitar 1.000 lebih pelaku usaha yang mendapat nomor pokok wajib pajak, khususnya warung-warung.

Halaman
12
Penulis: Delya Octovie
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved