Berita Sidoarjo

Peserta BPJS Kesehatan di Sidoarjo mulai Khawatirkan Kenaikan Iuran, Banyak yang Minta Turun Kelas 

Layanan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Sidoarjo. Akhir-akhir ini banyak peserta berniat turun kelas karena iuran akan naik.

Peserta BPJS Kesehatan di Sidoarjo mulai Khawatirkan Kenaikan Iuran, Banyak yang Minta Turun Kelas 
surya.co.id/m taufik
Suasana layanan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Sidoarjo. Akhir-akhir ini banyak peserta berniat turun kelas karena iuran akan dinaikkan. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Rencana kebijakan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan skala nasional mulai dirasakan dampaknya di daerah, termasuk di Sidoarjo.

Banyak peserta BPJS Kesehatan mulai gusar. Mereka berdatangan ke pusat-pusat layanan BPJS Kesehatan untuk berkonsultasi tentang itu. Termasuk datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan, Mal Pelayanan Publik, dan pusat layanan lain.

"Tidak sedikit pula masyarakat yang datang ke konter mobil pelayanan untuk berkonsultasi terkait rencana penyesuaian iuran bulanan itu," ungkap Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Sidoarjo, Erwin Widiarmanto.

Bahkan, diungkapkannya bahwa akhir-akhir ini banyak peserta BPJS Kesehatan yang memutuskan untuk turun kelas setelah mengetahui ada rencana kenaikan iuran.

"Iya, banyak warga yang berkonsultasi mengenai persyaratan untuk turun kelas apabila terjadi kenaikan iuran nantinya," tandas Erwin.

Dijelaskannya, sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan pusat masih belum mengumumkan tentang kenaikan iuran tersebut. Pemerintah masih melakukan berbagai kajian untuk mencari harmonisasi sebelum diputuskan kenaikan tersebut.

Jumlah peserta BPJS Kesehatan di Sidoarjo saat ini mencapai 1,6 juta atau sekitar 70 persen dari jumlah warga Sidoarjo. Tingkat kepuasan pelayanan mencapai 75 persen setiap bulannya.

Di Sidoarjo, saat ini ada 16 rumah sakit yang dicover oleh BPJS kesehatan, dan pihaknya harus membayar Rp 40 M setiap bulannya.

"Pembayaran yang terbesar untuk tagihan yang ada di RSUD Sidoarjo yakni sekitar Rp 26-28 Milyar," urainya.

Meski tagihan yang harus dibayar setiap bulannya sangat besar namun pihaknya terus berupaya untuk memastikan setiap peserta dilayani dengan baik.

"Keterlambatan pembayaran klaim jangan sampai mempengaruhi pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Dengan demikian semua peserta BPJS kesehatan akan mendapatkan pelayanan yang baik," tandasnya.

Swperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas mandiri I dan II. Rencananya, kebijakan perubahan iuran bulanan peserta BPJS Kesehatan akan dimulai pada tnggal 1 Januari 2020.

Seperti banyak diberitakan, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menuturkan, besaran kenaikan akan disesuaikan dengan usulan Kementerian Keuangan yakni sebesar 100 persen dari iuran semula.

Dengan kepastian tersebut berarti, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk golongan mandiri I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per orang per bulan dan kelas mandiri naik dari Rp51 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu.

Penulis: M Taufik
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved