Abraham Samad Ungkap Satu Poin yang Buat Capim KPK Cacat Yuridis, Sebut Pelanggaran Aturan

Abraham Samad Ungkap Satu Poin yang Buat Calon Pimpinan KPK Cacat Yuridis, Sebut Pelanggaran Aturan

Abraham Samad Ungkap Satu Poin yang Buat Capim KPK Cacat Yuridis, Sebut Pelanggaran Aturan
Tribun Timur/Sanovra JR
Abraham Samad Ungkap Satu Poin yang Buat Calon Pimpinan KPK Cacat Yuridis, Sebut Pelanggaran Aturan 

SURYA.co.id - Di mata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Abraham Samad, calon pimpinan yang namanya telah diajukan ke Presiden Jokowi beberapa waktu lalu itu cacat yuridis.

Abraham Samad mengatakan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam diskusi bertemakan "Mengawal Integritas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi" di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (10/9/2019).

Menurut Abraham Samad, pernyataannya itu berkaitan dengan dihilangkannya satu syarat oleh panitia pelaksana calon pimpinan KPK yakni, perihal pelaporan harta kekayaan.

Arek Suroboyo Peduli KPK Sebut Poin Penyadapan Harus Izin pada Revisi UU KPK Rawan Bocor

KPK : Malang Bisa Jadi Percontohan Kota Anti Korupsi di Indonesia

Juru Bicara KPK Febri Diansyah : Serahkan Sepenuhnya Revisi UU KPK Kepada Presiden Jokowi

Abraham Samad (tengah) saat menjadi pembicara dalam acara diskusi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Selasa (10/9/2019).
Abraham Samad (tengah) saat menjadi pembicara dalam acara diskusi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Selasa (10/9/2019). (Kompas.com/Yustinus wijaya Kusuma)

"Bahasa sederhananya saya mau katakan cacat yuridis. Kenapa saya katakan itu, karena ada satu poin yang didegradasi, tidak dijadikan syarat mutlak," ujar Abraham Samad, seperti dikutip dari artikel Kompas.com yang berjudul "Abraham Samad Sebut Calon Pimpinan KPK Cacat Yuridis".

Dalam kesempatan itu, Abraham Samad mengatakan ada 11 syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi capim dan telah diatur dalam Undang-Undang KPK.

Syarat melaporkan harta kekayaan itu bukan hanya bagi calon yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

"Bukan khusus penyelenggara negara, tetapi semua capim, termasuk yang sipil. Begitu pula pada saat saya dulu mendaftar capim KPK, yang saat itu posisi saya bukan penyelenggara negara," kata Samad.

Namun, saat ini Pansel KPK menghilangkan syarat tersebut.

Samad menilai, apa yang dilakukan oleh Pansel capim KPK adalah sebuah pelanggaran aturan. Padahal, syarat-syarat tersebut sudah diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, menurut Samad, calon-calon pimpinan KPK yang diloloskan pansel menjadi cacat secara yuridis.

Halaman
1234
Penulis: Akira Tandika Paramitaningtyas
Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved