Pelantikan 264 Kades di Gresik Diwarnai Unjuk Rasa Cakades dan Pendukung, ini Tuntutannya

SURYA.co.id | GRESIK - Pelantikan Kepala Desa di Kantor Pemkab Gresik diwarnai unjuk rasa dari massa calon Kepala Desa (Kades) Sukomulyo Kecamatan Manyar Gresik yang menggugat panitia Pilkades ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Puluhan massa pendukung calon kades Ahmad Munir membentangkan spanduk bertuliskan 'Warga Desa Sukamulyo adalah yang taat dan patuh pada Hukum'. Bahkan, calon kades Sukamulyo Kecamatan Manyar Ahmad Munir juga ikut dalam barisan unjuk rasa.

"Kami meminta kepada Bupati Gresik untuk menaati surat penetapan Hakim PTUN yang meminta agar pelantikan kades terpilih Desa Sukamulyo Kecamatan Manyar ditunda. Sebab masih ada proses hukum di PTUN," kata Munir, Senin (9/9/2019).

Munir mengaskan bahwa surat tersebut sudah dikirim ke Pemkab Gresik pada Jumat (6/9/2019) dan diterima oleh Bagian umum Pemkab Gresik.

"Namun, Bupati tetap melantiknya. Sehingga pelantikan ini melanggar penetapan hakim PTUN," katanya.

Sementara, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto telah melantik 264 Kepala Desa terpilih. Para kades terpilih diingatkan untuk menaati 4 hal. Yaitu transparansi, akuntabilitas, pelibatan seluruh masyarakat desa, dan disiplin tertib administrasi.

Sedangkan terkait surat penetapan majelis hakim PTUN Surabaya, Sambari menegaskan bahwa pelantikan Kades terpilih sudah sesuai dengan hukum.

"Silahkan selesaikan sesuai prosedur hukum, dengan aturan perundang-undangan yang ada. Sudah jelas, semuanya kembali pada aturan. Insya Allah 264 Kades kalau mengikuti rambu-rambu yang ada, mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Perda, Perbub dilaksanakan sesuai aturan, maka gemah Ripah loh jinawi Toto tentram Kerto Raharjo," kata Sambari.