Berita Surabaya

Arek Suroboyo Peduli KPK Sebut Poin Penyadapan Harus Izin pada Revisi UU KPK Rawan Bocor

Aliansi Arek Suroboyo Peduli KPK menolak adanya revisi UU KPK yang digulirkan oleh DPR RI.

Arek Suroboyo Peduli KPK Sebut Poin Penyadapan Harus Izin pada Revisi UU KPK Rawan Bocor
TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra Sakti
Arek Suroboyo Peduli KPK gelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Massa menolak adanya revisi UU KPK yang dianggap akan melemahkan KPK. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Aliansi Arek Suroboyo Peduli KPK menolak adanya revisi UU KPK yang digulirkan oleh DPR RI. Pengacara yang juga salah satu anggota Aliansi Arek Suroboyo Peduli KPK, M Sholeh, mengungkapkan revisi tersebut akan melemahkan KPK, terutama poin revisi tentang penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

"Salah satu revisi yang diusulkan adalah soal penyadapan di mana harus dibentuk Dewan Pengawas KPK. Ini rentan kebocoran," ucap Sholeh saat ditemui usai mengikuti aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (9/9/2019).

Padahal selama ini, lanjut Sholeh, hasil  Penyadapan tersebut menjadi bukti kuat dan juga dasar petunjuk untuk melakukan OTT KPK. Sholeh juga menduga, adanya revisi UU KPK akan ikut berdampak pada tidak kompatibelnya pada seleksi 10 calon pimpinan KPK.

Breaking News - Arek Suroboyo Peduli KPK Unjuk Rasa di Gedung Grahadi, Tolak Revisi UU KPK

"Ketika mereka ditanya apakah mendukung revisi tersebut? Lalu sang Capim menjawab 'mendukung' maka akan dipilih tapi ketika tidak mendukung adanya revisi maka tidak akan dipilih," lanjut Sholeh.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator aksi Aliansi Arek Suroboyo Peduli KPK, Kusnan Hadi juga mengkhawatirkan adanya proses penyadapan yang dipersulit dalam poin revisi UU KPK.

"Yang kami khawatirkan, besok ketika akan menyadap tersangka, itu kan harus ada izin dulu. Ketika tidak diizinkan itu akan lolos. Itu yang kita takutkan dalam revisi UU KPK ini. Saya anggap itu pelemahan betul," ucap Kusnan.

Kusnan pun meminta agar Presiden Joko Widodo tidak menyetujui adanya revisi UU KPK.

"Karena jika disahkan akan banyak koruptor yang lolos dari jerat KPK," pungkasnya.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved