Berita Surabaya

Khofifah Siap Pangkas Perizinan yang Ribet dengan Membentuk Tim Evaluator

Pemeprov Jatim bertekad memangkas prosedur perizinan yang ribet dan panjang baik untuk investasi, rekomendasi maupun perizinan eksisting.

Khofifah Siap Pangkas Perizinan yang Ribet dengan Membentuk Tim Evaluator
surya.co.id/fatimatuz zahro
Gubernur Khofifah Indar Parawansa¬† didampingi Bupati Abdullah Azwar Anas seusai acara Petik Laut ke-43 di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Minggu (8/9/2019). 

SURYA.CO.ID | BANYUWANGI - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertekad untuk memangkas prosedur perizinan yang ribet dan panjang baik untuk investasi, rekomendasi maupun perizinan eksisting yang saat ini sudah berjalan.

Saat ini tim evaluator telah dibentuk dan tengah melakukan evaluasi pada perizinan yang dikeluarkan provinsi Jawa Timur maupun yang diurus di pemerintah pusat yang dianggap kurang efisien dan cenderung ribet dan merepotkan.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai acara Petik Laut ke 43 di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, Minggu (8/9/2019).

Ia mengatakan pihaknya diberikan waktu dua minggu oleh Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi dan memetakan mana mana perizinan yang memberatkan dan menghambat ekonomi masyarakat.

"Di pemprov saat ini kita sudah membentuk tim evaluasi penyederhanaan perizinan. Kita evaluasi perizinan mana yang dianggap masih menghambat baik yang ada di pemprov atau di pusat," kata Khofifah.

Perizinan yang dievaluasi ini bukan hanya sektor perdagangan, jasa atau di bidang investasi saja. Akan tetapi dikatakan Khofifah bahwa perizinan eksisting yang sudah ada juga sedang dievaluasi. Untuk kemudian dikomunikasikan ke kementerian terkait.

Wanita yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini menyebutkan salah satunya adalah perizinan di bidang kelautan dan perikanan.

Menurutnya banyak nelayan Jawa Timur khususnya yang mengeluhkan. Harus berulang kali ke pihak terkait untuk mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan rekomendasi serta perizinan yang lain.

"Nelayan ada yang harus mengurus izin melaut, tidak sekedar SIPI perbaruan sertifikat kapal, mereka harus mondar-mondir di kesyahbandaran. Kadang tak bisa melaut karena itu," ucapnya.

Untuk itu Khofifah menegaskan pihaknya telah menginventarisasi dan mengkomunikasikan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiam dan juga instansi terkait.

Selain itu Khofifah menegaskan yang juga dievaluasi kini adalah Online Singe Submission (OSS). Menurutnya dalam OSS saat ini masih ada yang butuh disederhanakan.

"Kita sedang melihat kan sekarang ada OSS. Kalau OSS kan mestinya sudah langsung entri. Ternyata ada yang masih butuh rekomendasi rekomendasi dinas tertentu. Jadi kita sedang melakukan sinergitas antara tim penyerdanaan perizinan di pemprov," katanya.

Sebab sesuai arahan Presiden Jokowi yang dipesankan pada kepala daerah untuk melakukan penyederhanaan perizinan yang ada di Indonesia. Bahkan bukan hanya perizinan melainkan juga rekomendasi-rekomendasi.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved