Berita Surabaya

Tri Susanti Ajukan Penangguhan Penahanan Lewat Kuasa Hukum, Ini Alasannya

Tersangka ujaran kebencian Tri Susanti atau Susi ajukan penangguhan penahanan melalui tim kuasa hukumnya

Tri Susanti Ajukan Penangguhan Penahanan Lewat Kuasa Hukum, Ini Alasannya
tribun jatim/luhur pambudi
Tersangka Tri Susanti alias Susi bersama ketua tim kuasa hukumnya Sahid, saat mendatangi Mapolda Jatim, 2 September 2019. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Tersangka ujaran kebencian dalam kasus insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Tri Susanti atau Susi ajukan penangguhan penahanan melalui tim kuasa hukumnya.

Adalah suami Susi sendiri sebagai jaminan penangguhan penahanan.

"Lantaran penahanan cenderung dipaksa, ini perkara administrasi, bukan pidana keras seperti maling, tidak ada alasan polisi untuk melakukan penahanan," kata ketua tim kuasa hukum Susi, Sahid, Kamis (5/9/2019).

Ia beralasan, saat ini secara fisik Susi masih dibutuhkan keluarga dan anak-anaknya.

Sebab, selain sebagai salah satu punggung keluarga, Susi juga masih harus merawat dua anaknya yang masih kecil.

Sahid menambahkan, dalam kasus ini pihaknya juga mendesak pihak Kepolisian untuk menuntaskan laporannya dalam kasus perusakan tiang berbendera merah putih.

Sebab, sejak kasus ini dilaporkan, polisi belum memperlihatkan tanda-tanda akan menuntaskan kasus tersebut.

"Sejak kita laporkan, hingga kini kasus itu belum jelas perkembangannya. Kita mendesak pada kepolisian, agar segera menuntaskan kasus tersebut. Biar linear, kalau bu Susi dipersoalkan masalah bendera, tentu masalah pokoknya itu harus diselesaikan lebih dulu," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam kasus insiden di Asrama Mahasiswa Papua, Polda Jatim telah menetapkan Koordinator aksi pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya, Tri Susanti alias Mak Susi, sebagai tersangka ujaran kebencian dan provokasi insiden tersebut.

Susi dijerat pasal 45A ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 160 KUHP, pasal 14 ayat (1) ayat (2) dan pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Selain Susi, Polda Jatim juga telah menetapkan tersangka lain berinisial SA.

Dalam kasus ini, ia diduga melakukan tindak diskriminasi ras.

Satu tersangka lain atas nama Veronica Koman juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim karena dianggap telah menyebarkan hoaks dan provokasi dalam kaitannya dengan Papua.

Ia pun dijerat dengan undang-undang berlapis, yakni, UU ITE, KUHP pasal 160, UU no 1 tahun 1946 dan UU no 40 tahun 2008.

Hingga kini total sudah ada tiga tersangka dalam insiden Asrama Mahasiswa Papua, sejak 16 Agustus lalu.

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved