Target Pembebasan Lahan untuk Frontage Road Diturunkan

Pemkab Sidoarjo telah menurunkan target pengerjaan frontage road menjadi 80 persen.

SURYA.co.id | SIDOARJO - Pembebasan semua lahan untuk frontage road Sidoarjo sepanjang 9,2 kilometer yang ditarget rampung tahun ini sepertinya sulit terealisasi.

Bahkan, Pemkab Sidoarjo telah menurunkan target tersebut menjadi 80 persen. Artinya, hampir dipastikan bahwa tahun ini tidak semua lahan bisa dibebaskan oleh pemerintah.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih, ada beberapa alasan pihaknya menurunkan target itu.

Diantaranya, waktu yang hanya tersisa sekitar tiga bulan. Sementara lahan yang belum dibebaskan masih cukup banyak, mencapai sekitar 194 berkas yang lokasinya menyebar dari Waru sampai Buduran.

Setelah melakukan evaluasi dan menelaah sejumlah hal, diputuskan target pembebasan lahan diubah. "Tahun ini targetnya 80 persen pembebasan lahan," kata Naning, panggilan Sunarti Setyaningsih.

Pembebasan lahan milik warga menjadi prioritas utama pemerintah. Setelah itu dilanjut dengan pembebasan lahan milik perusahaan yang akan dilewati jalur frontage tersebut.

Sejauh ini, menurut dia, proses pengukuran tanah sudah berjalan dan masuk tahapan appraisal. Selanjutnya akan diumumkan, dan pembebasan lahan bisa dilakukan.

Pihaknya berharap, proses pembebasan berjalan lancar. Warga menerima nilai ganti rugi sebagaimana appraisal yang diumumkan. "Sehingga target rampung 80 persen bisa terealisasi," lanjut dia.

Dan untuk mempercepat pembebasan lahan, pemkab menerapkan UU no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Regulasi tersebut menyatakan setiap pemilik lahan tidak boleh menghalangi pembangunan.

Bagi pemilik lahan yang tidak bersedia menyerahkan tanahnya, pemkab menerapkan cara terakhir, yakni konsinyasi.

Pemerintah menitipkan uang pada pengadilan negeri (PN). Kemudian pemilik lahan akan berurusan dengan pengadilan terkait lahannya yang dipakai untuk jalan.

"Jika konsinyasi, berarti pengadilan yang bakal menyelesaikan persoalan tanah tersebut. Dan pemerintah memang punya hak untuk melakukan itu, sebagaimana diatur undang-undang," ungkap Kasi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Sidoarjo Ferri Saragih.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved