Berita Gresik

Di DPRD dan Polres Gresik, GP Ansor Gelar Aksi Tolak HTI

Ratusan anggota GP Ansor Kabupaten Gresik menggelar unjuk rasa untuk mendorong polisi dan Pemkab serius memberantas pergerakan HTI di Gresik

Di DPRD dan Polres Gresik, GP Ansor Gelar Aksi Tolak HTI
surabaya.tribunnews.com/sugiharto
Aksi menolak HTI yang dilakukan GP Ansor kabupaten Gresik, Jumat (6/9/2019) 

SURYA.co.id | GRESIK - Ratusan anggota GP Ansor Kabupaten Gresik menggelar unjuk rasa untuk mendorong aparat penegak hukum dan Pemkab Gersik agar serius memberantas pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jumat (6/9/2019).

Aksi tersebut dilakukan di kantor DPRD Gresik. Di sana mereka ditemui oleh Ketua sementara DPRD Gresik Abdul Qodir, wakil ketua dr Alif, Ketua Fraksi Nasdem Musa dan Muhammad Nasir anggota Fraksi Nasdem.

Saat mendatangi para pengunjuk rasa,  perwakilan DPRD Gresik menyatakan mendukung upaya pengurus Ansor untuk mendukung kinerja TNI, Polri dan Pemkab Gresik dalam membasmi organisasi radikal HTI.

 “Kami sangat mendukung gerakan Ansor yang memberikan dukungan kepada DPRD, Pemkab Gresik dan penegak hukum dalam menciptakan perdamaian dan ketenangan di Kota Wali dan Kota Santri Gresik dengan membasmi organisasi radikal dan berideologi non pancasila,” kata Qodir, politisi asal PKB, Jumat (6/9/2019).

Setelah mendapat dukungan dari pimpinan DPRD Gresik, massa bergerak menuju Markas Polres Gresik Jl Basuki Rahmat dengan jalan kaki dan pengawalan ketat aparat Polisi, TNI dan Satpol PP Kabupaten Gresik.

Sampainya di Mapolres Gresik, Ketua GP Ansor Kabupaten Gresik Agus Junaidi Hamzah berorasi dan meminta penegak hukum harus tegas dalam membubarkan organisasi terlarang dan sudah dibubarkan oleh pemerintah. 

“Kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi dan berjuang menjaga negara kesaturan Republik Indonesia (NKRI) dari kelompok-kelompok yang merongrong NKRI. Ormas yang tidak berideologi Pancasila dan ingin mengganti ideologi Pancasila harus dibubarkan dari bumi wali,” kata Agus.

Manyambut kedatangan ratusan massa anggota GP Ansor, Banser dan Pagar Nusa Kabupaten Gresik, Kapolres Gresik AKBP Wahyu S Bintoro mengatakan, tindakan anggota Polres Gresik dalam membubarkan kirab peringatan tahun baru Islam oleh kelompok masyarakat yang membawa banner bertuliskan khilafah sudah sesuai prosedur.

“Kami bertindak sesuai Pasal 15 Undang-undang  RI nomor 9 tahun 1998, bahwa  penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, pasal 10 dan pasal 11. Jadi Polres Gresik bertindak atas dasar legalitas yang sah dan melaksanakan perintah Undang- undang,” kata Wahyu, alumnus akpol 1998.

Lebih lanjut Wahyu menegaskan bahwa Polres Gresik tidak menyita bendera-bendera yang dibawa apalagi bendera Tauhid.

“Polres Gresik melaksanakan proses klarifikasi atas temuan banner bertuliskan we are the world khilafah, guna penyelidikan lebih lanjut,” imbuhnya.

Mendapat penjelasan tersebut, ratusan massa anggota Ansor, Banser dan Pagar Nusa membubarkan diri dengan tertib dan pengawalan ketat anggota Polres Gresik dan TNI.

Warga Gresik Pertanyakan Kirab yang Mengibar-ngibarkan Bendera yang Identik HTI

Penulis: Sugiharto
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved