Berita Lamongan

Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 1,1 Miliar di KPU Lamongan, Kejari Panggil 4 Saksi

Pemeriksaan terhadap 4 orang pegawai KPU Lamongan dilakukan seiring dengan naiknya status kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Pilkada 2015

Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 1,1 Miliar di KPU Lamongan, Kejari Panggil 4 Saksi
SURYAOnline/Hanif Manshuri
Kantor Kejari Lamongan di Jalan Veteran, Rabu (4/9/2019). 

SURYA.co.id | LAMONGAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan, Jawa Timur, semakin intens mengungkap dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2015 di KPU Lamongan.

Bahkan hari Rabu (4/9/2019) ini, 4 orang pegawai KPU diperiksa dan telah ditingkatkan ke penyidikan.

Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Yugo Susandi mengatakan pemeriksaan terhadap 4 orang pegawai KPU Lamongan dilakukan seiring dengan naiknya status kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Pilkada 2015 dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Hari ini kita panggil empat orang dan hadir semuanya," kata Yugo Susandi di kantor Kejari, Jalan Veteran Lamongan, Rabu (4/9/2019).

Empat orang pegawai KPU yang dimintai keterangannya di antaranya adalah Kasubag Keuangan, Kasubag teknis, Kasubag Program dan data serta bendahara KPU.

"Status pemanggilan ke 4 pegawai KPU ini sampai sekarang masih sebagai saksi," ungkap Yugo.

Dipastikan, pihak Kejari akan memanggil semua pihak yang terkait dengan aliran dana tersebut mulai dari komisioner, PPK dan semua pihak terkait.

"Kami akan panggil semuanya," tegasnya.

Hanya saja, pemanggilan tidak bisa dilakukan sekali jalan, karena waktu pemeriksaan tidak bisa secara bersamaan.

Yugo menambahkan, pemanggilan dan pemeriksaan ini terkait hasil temuan dari BPK tentang adanya penyalahgunaan dana hibah pada Pilkada 2015 lalu sebesar Rp 1,1 miliar.

Dari Rp 1,1 miliar ini sudah ada pengembalian dana dari bendahara.

"Sudah ada pengembalian dari bendahara. Namun nominalnya belum bisa kita sampaikan dan kemungkinan masih ada tambahan lagi terkait pengembalian dana ini," ungkap Yugo.

Ditambahkan, pengembalian dana hibah ke negara ini tidak menghilang perkara dugaan pidana yang sedang ditanganinya.

"Pengembalian dana itu hanya bisa meringankan, bukan menghilangkan perkara," tandasnya.

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved