Selama 3 Hari, KPK 'Ngantor' di Jember. Ada Apa?

KPK datang ke Kabupaten Jember. Bahkan KPK akan 'ngantor' di Jember selama tiga hari mulai Jumat (30/8/2019) hingga Minggu (1/9/2019). Ada apa?

Selama 3 Hari, KPK 'Ngantor' di Jember. Ada Apa?
ist/kpk.go.id
Ilustrasi 

SURYA.co.id | JEMBER - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Kabupaten Jember. Bahkan KPK akan 'ngantor' di Jember selama tiga hari mulai Jumat (30/8/2019) hingga Minggu (1/9/2019).

KPK datang ke Jember dalam rangka roadshow bus KPK 2019 'Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi'.

Pimpinan KPK Saut Situmorang bakal membuka acara tersebut, juga mengisi acara di beberapa tempat.

Selama tiga hari 'ngantor' di Jember, KPK bakal menggelar sejumlah acara antara lain memberikan sosialisasi antikorupsi kepada pelajar dan mahasiswa, sosialisasi gratifikasi dan pengaduan kepada masyarakat, kuliah umum di Universitas Jember, memberi pembekalan kepada anggota dewan Jember yang baru dilantik, juga diskusi publik bersama komunitas dan masyarakat sipil.

Saut Situmorang mengatakan program ini merupakan program dari Divisi Pencegahan.

"Jadi KPK itu tidak hanya OTT seperti yang sering kalian dengar. Sebenarnya lebih banyak tugasnya itu untuk pencegahan. Roadshow bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi ini merupakan satu dari program pencegahan korupsi," ujar Saut saat konferensi pers dengan awak media di Jember, Kamis (29/8/2019) sore.

Sebelum di Jember, bus KPK sudah mendatangi 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur dan Bali. Dia menegaskan, program ini merupakan program besar pencegahan korupsi melalui edukasi dan kampanye antikorupsi. Karenanya, selama di Jember, banyak pihak yang bakal disasar, lanjut Saut, mulai dari anak usia dini, pelajar, mahasiswa, ASN, juga anggota dewan.

Kegiatan itu, lanjutnya, sekaligus menjadi supervisi KPK.

"Apakah daerah-daerah itu sudah melakukan rekomendasi yang didorong oleh KPK. Kan ada delapan area intervensi KPK seperti penerapan e-bujeting, e-planning, perizinan terpadu satu pintu. Sekaligus kami lakukan monitoring dan evaluasi atas itu," imbuhnya.

Delapan area intervensi KPK itu yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengadaan barang dan jasa, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, juga manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved