Berita Sumenep

Pilkades Serentak Diwarnai Bentrokan, Sekda Sumenep Langsung Gelar Rapat Koordinasi

Pemkab Sumenep melalui Sekretaris Daerah (Sekda) melakukan melakukan rapat koordinasi Pilkades Serentak dengan DPRD Sumenep

Pilkades Serentak Diwarnai Bentrokan, Sekda Sumenep Langsung Gelar Rapat Koordinasi
TribunMadura.com/Ali Hafidz Syahbana
Suasana rapat di ruang Bamus gedung DPRD Sumenep pasca bentrokan Pilkades Serentak di Desa Aeng Baja Kenek. 

SURYA.co.id | SUMENEP - Pemkab Sumenep melalui Sekretaris Daerah (Sekda) melakukan melakukan rapat koordinasi Pilkades Serentak dengan DPRD Sumenep di ruang rapat Badan Musyawarah (Bamus) lantai dua gedung DPRD Sumenep, Rabu (28/8/2019). Hal ini dilakukan seusai peristiwa bentrokan warga Desa Aeng Baja Kenek, terkait gelaran Pilkades Serentak.

Pada rapat itu, hadir Ketua DPRD Sumenep Sementara Abdul Hamid Ali Munir dan wakilnya Indra Wahyudi. Dari unsur Eksekutif, Sekda Edy Rasiyadi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Moh Ramli.

Diketahui sebelumnya, beredar Surat Edaran (SE) yang ditujukan pada Camat se Kabupaten Sumenep dan ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi dengan Nomer 411/1210/435.118.5/2019 dengan perihal pelaksanaan Pilkades Serentak 2019 keluar pada 26 Agustus 2019.

Pilkades Desa Aeng Baja Kenek Sumenep Bentrok, Warga Duga Ada Calon Kades dari Luar Desa Ikut Daftar

Dalam SE itu tertulis bahwa sehubungan telah di undangkan Perda Nomer 03 Tahun 2019 tentang Desa pada 23 Agustus 2019 harus menyesuaikan dengan Perda tersebut.

Kepala DPMD Sumenep, Moh Ramli, mengatakan jika keberadaan Perda tersebut tidak mengubah kebijakan Perbub Nomer 39 Tahun 2019 sebagai sandaran hukim Pilkades Serentak 2019, termasuk nilai scoring bagi desa yang calonnya lebih dari 5 orang.

"Tetap dijalankan Perbub yang ada," kata Moh Ramli, Kadis DPMD Sumenep.

Sementara SE yang sudah beredar itu kata Moh Ramli untuk memperjelas aturan yang ada dan sedang berlangsung, yakni sesuai hasil rapat dengan DPRD Sumenep bahwa Pilkades dengan regulasi teknis pada Perbub 27 yang sedang berjalan dan digelar cantolannya sudah dicabut Perdanya 03 Tahun 2019 tentang desa

"Bupati harus patuh pada regulasi yang ada terutama ketika bicara tata urutan perundang undangan, Perda diatas Perbub yang wajib di jalankan. Cantolan Perbubnya sudah dicabut, kemudian ada amanat secara teknis yang harus ditindak lanjuti oleh Bupati terkait penetapan calon kepala desa bila lebih dari 5 diamanat Perdanya, satu mempertimbangkan Pengalaman, Pendidikan, Usia dan persyaratan lain ini amanatnya," paparnya.

"Uji kepemimpinan ini amanat baru yang kami harus jalankan, porsinya ada nilai bobot sebesar 40 persen dan sementara tiga kreteria sebelumnya kami beri nilai 60 persen," katanya.

Dari penilaian itulah kata dia, nanti akan diakumulasi dari tiga kreteria sebelumnya dengan yang baru yakni uji kepemimpinan.

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved