Berita Mojokerto

Pendapat Ketua IDI Mojokerto terkait Hukuman Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Menurut Dokter Rasyid Salim, IDI Jawa Timur, khususnya cabang Mojokerto, menyatakan tidak setuju dengan penunjukan dokter sebagai eksekutor.

Pendapat Ketua IDI Mojokerto terkait Hukuman Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak
surya.co.id/febrianto ramadani
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Mojokerto, dr Rasyid Salim 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Mojokerto, dr Rasyid Salim, mengaku belum mengetahui secara spesifik, pelaksanaan hukuman kebiri kimia yang ditujukan kepada terpidana kekerasan seksual anak, Muh Aris (20).

"Pertama kami harus melihat petunjuk pelaksanaan kebiri kimia terlebih dahulu, prosedurnya, pilihan obat yang akan digunakan serta undang undangnya bagaimana," ujarnya ketika ditemui di Rumah Sakit Islam Sakinah, Selasa siang (27/8/2019).

Terkait penunjukan dokter sebagai eksekutor kebiri kimia, Rasyid Salim meminta kejelasan terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait.

"Peran dokter sebagai eksekutor dalam kasus kebiri kimia harus jelas. Apakah perannya sebagai pemberian obat atau hanya memberikan injeksi ke tubuh terpidana," ungkapnya.

Masih kata dr Rasyid Salim, IDI wilayah Jawa Timur, khususnya cabang Mojokerto, menyatakan, tidak setuju dengan penunjukan dokter sebagai eksekutor kasus tersebut.

Menurutnya, peran dokter sebagai eksekutor bisa melanggar kode etik profesi kedokteran.

"Jadi tidak ada satupun kompetensi kedokteran untuk melakukan pengebirian," ucapnya.

"IDI tidak menolak, tetapi untuk sebagai eksekutor, kami tidak ahli dalam hal tersebut," imbuhnya.

Bahkan, lanjut dr Rasyid, IDI mengikuti peraturan UU, apabila dokter ditunjuk sebagai eksekutor kebiri kimia.

"Tapi ada beberapa pertimbangannya, seperti kemampuan dokter yang ahli dalam kasus kebiri kimia, pemantauan untuk efek samping dan pemberian suntik kepada terpidana," lanjutnya.

Hingga saat ini, IDI cabang Mojokerto belum menerima surat edaran yang komprehensif terkait petunjuk pelaksanaan hukuman kebiri.

"Belum ada, mungkin komunikasi bukan pada IDI cabang, tapi kepada IDI pusat," ucapnya.

Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved