Berita Surabaya

Kejati Jatim Berkoordinasi dengan Kejagung Soal Hukuman Kebiri ke Pemuda di Mojokerto

Kejati Jatim mengkoordinasikan petunjuk teknis atas hukuman kebiri terhadap terpidana kasus persetubuhan paksa anak-anak di Mojokerto

Kejati Jatim Berkoordinasi dengan Kejagung Soal Hukuman Kebiri ke Pemuda di Mojokerto
TribunJatim.com/Syamsul Arifin
Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard Marpaung saat ditemui di Gedung Kejati Jatim, Senin, (26/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) masih mengkoordinasikan petunjuk teknis (juknis) perihal eksekusi hukuman kebiri kimia terhadap terpidana kasus persetubuhan paksa Muhammad Aris, menyusul putusan banding dari Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah inkrah.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Richard Marpaung mengatakan, putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan vonis Pengadilan Negeri Mojokerto yang memberi tambahan hukuman kebiri kimia terhadap terpidana Muhammad Aris, selain menetapkan penjara 12 tahun dan denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan.

"Hukuman kebiri kimia ini baru pertama kali di Indonesia dan belum ada petunjuk teknisnya. Sehingga untuk mengeksekusinya kami perlu berkoordinasi lebih dulu dengan pimpinan di Kejaksaan Agung," katanya saat dikonfirmasi, Senin, (26/8/2019). 

Terpidana Aris, warga Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto, dalam perkara ini divonis bersalah karena terbukti melakukan persetubuhan pakse terhadap sembilan orang korban yang masih berusia anak-anak.   

Persidangan pemuda berusia 21 tahun itu menggunakan Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut Richard, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto telah meminta sejumlah rumah sakit di wilayah kabupaten setempat untuk melaksanakan putusan inkrah dari Pengadilan Tinggi terhadap terpidana Aris, namun tak satupun yang bersedia mengeksekusinya dengan alasan belum tersedia fasilitasnya.   

Kejari Mojokerto kemudian meminta petunjuk ke Kejati Jatim untuk pelaksanaan eksekusinya. 

"Sekarang kami sedang berkoordinasi dengan pimpinan di Kejaksaan Agung untuk terkait juknis pelaksanaannya. Misalnya, apakah eksekusinya harus bekerja sama dengan rumah sakit yang ditunjuk atau kebiri kimia dengan cara bagaimana, itu harus diatur lewat juknis," lanjutnya.

Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved