Berita Mojokerto

Begini Komentar Pengacara Terdakwa Muh Aris yang Divonis Kebiri Kimia: 'Harus Ada Kajian Ulang'

Handoyo, kuasa hukum Muh Aris (20) terdakwa kasus persetubuhan paksa sembilan anak di Mojokerto, menilai harus ada kajian atas vonis kebiri kimia.

Begini Komentar Pengacara Terdakwa Muh Aris yang Divonis Kebiri Kimia: 'Harus Ada Kajian Ulang'
TribunJatim.com/Febrianto Ramadani
Handoyo, kuasa hukum terdakwa kasus persetubuhan paksa terhadap 9 anak di Mojokerto, ketika memberikan keterangan Senin (26/8/2019) 

SURYA..co.id | MOJOKERTO - Handoyo, kuasa hukum Muh Aris (20) terdakwa kasus persetubuhan paksa sembilan anak di Mojokerto, menilai harus ada kajian atas vonis kebiri kimia yang dialami kliennya. Menurutnya, ada aspek selain normatif yang harus jadi pertimbangan atas putusan itu.

"Karena klien saya mengakui perbuatannya itu, jadi harus dikaji ulang dari aspek yang lain, alasan dia melakukan perbuatan tersebut," ujarnya Senin (26/8/2019).

Handoyo menuturkan penyidik harus memeriksa terdakwa dengan kajian yang lain, agar terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan dari penyidik.

"Penyidik sudah memeriksa terdakwa secara psikologi. Akan tetapi tidak semua pertanyaan yang diajukan oleh penyidik tidak bisa dijawab oleh terdakwa, sehingga menurut saya, kurang mendalam," ungkapnya.

Handoyo mengharapkan dari keluarga korban memiliki rasa kepedulian terhadap Muh Aris agar kasus yang ia jalani bisa terselesaikan.

"Saya agak sulit berkomunikasi dengan terdakwa, jadi saya upayakan terdakwa bisa banding, karena tanggung jawab moral sebagai kuasa hukum," ujarnya.

Usai putusan dari pengadilan, Handoyo, mengungkapkan, kondisi terdakwa jauh berbeda dengan sebelum putusan pengadilan.

"Gaya bicara terdakwa jadi bebas usai putusan sidang, bicaranya bisa santai. Beda saat sebelum pengadilan, terdakwa terlihat penuh beban," Ungkapnya.

"Pada dasarnya Sudah tidak Pengajuan kasasi lagi karena sudah inkrah, tapi untuk pastinya saya tanya ke terdakwa terlebih dahulu. Untuk menganulir hukuman suntik kebiri berdasarkan keterangan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI)," imbuhnya.

Mengenai hukuman kebiri, kliennya seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari dinas terkait seperti, kementerian kesehatan, kementerian sosial dan kementerian hukum dan Ham.

"Terdakwa bukan sebagai kambing hitam. Terdakwa punya alasan untuk melakukan perbuatan pidana. Tiga dinas tersebut harus bersinergi untuk yang lebih baik," ujarnya.

Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved