Berita Tuban

Didemo Mahasiswa Saat Akan Dilantik, Ini Jawaban Ketua DPRD Tuban

Dia juga mendukung atas apa yang dilakukan mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah.

Didemo Mahasiswa Saat Akan Dilantik, Ini Jawaban Ketua DPRD Tuban
surya.co.id/m sudarsono
Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi menemui sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa, Sabtu (24/8/2019) 

SURYA.co.id | TUBAN - Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi menemui sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa di gedung setempat saat dia akan dilantik kembali sebagai wakil rakyat, Sabtu (24/8/2019).

Saat menemui mahasiswa dari PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban, Miyadi menjawab baik atas kritikan para demonstran tersebut.

Dia menerima kritik atas apa yang disuarakan pengunjuk rasa, bahkan dia juga mendukung atas apa yang dilakukan mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah.

"Tentu saya menerima atas kritik dari mahasiswa yang menyampaikan sejumlah poin," katanya saat menemui demonstran.

Miyadi juga menerima sejumlah rekomendasi yang dibawa para mahasiswa tersebut.

Disinggung mengenai mahasiswa yang minta dilibatkan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pria yang juga sebagai Sekretaris DPC PKB Tuban itu menjawab semua ada prosesnya.

Jadi mengenai ini, nanti akan diusulkan ke eksekutif dulu, karena ini juga melibatkan Pemerintah Kabupaten.

"Usulan mengenai mahasiswa yang minta dilibatkan pada RPJMD akan disampaikan ke eksekutif dulu," Ujarnya.

Sebelumnya, Korlap Aksi, Ahmad Kurniawan mengatakan, selama 2019 hingga 2024 wakil rakyat tidak menyerap aspirasi dengan baik.

Sehingga hasilnya pun dalam bentuk sinergitas dengan Pemkab tidak berjalan baik.

Hal itu dapat dilihat dari indeks kemiskinan yang masih tinggi.

Data dari BPS, Kabupaten Tuban termiskin ke ima di Jawa Timur dengan persentase 16.87 persen.

Data itu tentu masih jauh di atas angka rata-rata kemiskinan di Jatim yakni 11.77 persen.

"Selain kemiskinan, ada juga biaya Pendidikan masih mahal dan konflik agraria tak kunjung selesai. Terutama yang melibatkan perusahaan negara. Saya kira kinerja dewan tidak maksimal selama periode lima tahun lalu," pungkasnya.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved