Berita Pasuruan

Anggota DPRD Pasuruan Sampaikan Pesan Khusus untuk Jokowi Soal Sengketa Lahan Warga dan TNI AL

Joko Cahyono meminta Jokowi untuk ikut andil dalam penyelesaian masalah sengketa lahan antara warga dan TNI AL.

Anggota DPRD Pasuruan Sampaikan Pesan Khusus untuk Jokowi Soal Sengketa Lahan Warga dan TNI AL
SURYA.co.id/Galih Lintartika
Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono. 

SURYA .co.id | PASURUAN - Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono menyampaikan pesan khusus untuk Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi)

Politisi yang baru saja dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasuruan terpilih periode 2019 - 2024 ini meminta Jokowi untuk ikut andil dalam penyelesaian masalah sengketa lahan antara warga dan TNI AL.

Kasus sengketa lahan TNI AL dan warga di Grati ini sudah berlarut-larut.

Kepada Surya.co.id, Joko Cahyono menilai kasus ini seakan tanpa ujung penyelesaian.

Dijelaskannya, warga hidup dalam tekanan, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian serius untuk menyelesaikannya.

"Seharusnya, tidak hanya diberikan oleh pemerintah daerah, karena kasus yang membelit warga sekitar Pusat Latihan Tempur TNI AL (Puslatpur) Grati itu harus ada campur tangan pemerintah pusat dan jika perlu presiden sekalipun," katanya.

Joko Cahyono menegaskan, kehadiran Jokowi sangat diperlukan dalam kondisi sekarang. Ia menilai, Presiden memiliki kendali atas instansi matra angkatan laut itu.

Berikut pesan Joko Cahyono untuk Jokowi.

“Bapak Jokowi yang terhormat,
Ada anak-anak bangsa di tanah Prokimal yang butuh perhatian khusus dari Bapak Jokowi.
Ini kaitannya dengan rakyat Bapak dan instansi yang ada di dalam kendali Bapak yakni Angkatan Laut yang ada di tanah Prokimal. Saya pikir bapak sebagai pengayom bangsa ini bisa menjembatani bagaimana baiknya kedua kepentingan ini bisa terakomodir dengan baik”

Sebelumnya, ia menyebutkan ada PR (pekerjaan rumah) besar di Kabupaten Pasuruan menyusul Program Pemukiman TNI Angkatan Laut (Prokimal) Grati. Lahan rokimal yang dibarengi dengan dibangunnya Puslatpur itu mengitari lahan di belasan desa di Kecamatan Lekok, Nguling dan Grati.

Joko mengungkapkan, selama ini hak-hak masyarakat di tanah Prokimal belum tersentuh dan belum terfasilitasi dengan baik. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus memfasilitasi hak-hak masyarakat di tanah Prokimal.

"Bagi saya relokasi bukan solusi, karena jika dirujuk pada rekomendasi Komnas HAM, lahan yang saat ini digunakan TNI AL, harus dikembalikan kepada warga," tambah dia.

Joko Cahyono berharap, semua pihak mulai dari pemerintah, dewan, maupun pihak-pihak terkait dalam upaya penyelesaian sengketa lahan ini lebih mengedepankan aspek kemanusiaan.

“Mari terkait permasalahan ini kita duduk pada porsi yang sama yakni apa kita mengedepankan aspek kemanusiaan. Saya berharap penyelesaian bisa dilakukan dengan melibatkan, seluruh unsur pimpinan daerah untuk duduk bersama dengan pihak terkait yang tengah bersengketa," pungkas dia.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved