Tanggapan Kapolri hingga Permintaan Maaf Gubernur Khofifah soal Kerusuhan di Manokwari Papua

Kerusuhan di Manokwari mengundang tanggapan dari Kapolri Tito Karnavian hingga permintaan maaf Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Tanggapan Kapolri hingga Permintaan Maaf Gubernur Khofifah soal Kerusuhan di Manokwari Papua
Kompas TV
Kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. Tanggapan Kapolri hingga Permintaan Maaf Gubernur Khofifah soal Kerusuhan di Manokwari Papua 

"Setelah komunikasi dengan pendemo, situasinya bisa dikendalikan. Saat ini sedang cooling down, situasi semakin kondusif. Mohon doa dan dukungannya," kata Lakotani.

Lakotani menyampaika bahwa sejak Senin siang, sebagian pendemo sudah mulai bubar, sebagian memang masih ada lokasi.

"Kita harapkan ada rilis dari Ibu Gubernur terkait ini yang bisa mewakli Kota Malang dan Surabaya, juga oknum-oknum tertentu, ormas-ormas baik di Surabaya maupun Malang yang melontarkan statement yang berbau rasis.

Mudahan situasinya akan terus kondusif," kata Lakotani.

Dari Jawa Timur, Khofifah mengatakan, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sering berkomunikasi dengan mahasiswa Papua.

Bahkan, mahasiswa Papua sering diundang dalam setiap-setiap acara penting di Jawa Timur.

"Komunikasi kami sangat intensif. Masing-masing harus bangun satu komitmen untuk menjaga NKRI, Pancasila, dan merah putih," kata Khofifah.

Gubernur Jatim pun mengajak semuanya untuk bersama-sama saling menghormati dan menghargai.

Sebelumnya, kerusuhan pecah di Manokwari, Senin (19/8/2019), yang memicu pembakaran gedung DPRD Papua Barat.

Kerusuhan terjadi buntut dari aksi protes massa terhadap dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Kini, sejumlah titik di Manokwari dilaporkan mulai kondusif.

Salah satu warga Manokwari, Maria menyebutkan, situasi di sekitar Lapangan Borasi, yang dekat dengan rumahnya, mulai lebih kondusif dibanding pagi tadi.

Maria dan keluarganya serta warga di sekitar Lapangan Borasi memilih tinggal di rumah sembari menunggu situasi benar-benar kondusif.

Pasalnya, kota Manokwari lumpuh lantaran sejumlah ruas jalan diblokade dengan aksi bakar ban.

Menurut Maria, sejumlah aparat terlihat menjaga sejumlah titik.

Terkait berbagai protes di Papua, Polda Jawa Timur memastikan tidak ada tindakan penangkapan terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.

Para mahasiswa asal Papua tersebut hanya mendapatkan pengamanan dari polisi dalam kondisi tertentu.

"Di Surabaya, kami justru mengamankan mahasiswa Papua karena jika tidak, akan diserang oleh massa ormas yang kondisinya sudah terprovokasi," ujar Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera.

Ketua Lembaga Adat : jangan rusak rumah sendiri

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya meminta warga yang berunjuk rasa di sejumlah daerah di Papua, Senin (19/8/2019) tidak melakukan aksi perusakan dan pembakaran fasilitas negara.

Ia mengatakan, warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, namun jangan sampai aksi tersebut berubah menjadi aksi kekerasan yang meluas.

"Boleh saja menyampaikan aspirasi di muka umum tapi jangan sekali-sekali membakar fasilitas negara," ujar Lenis saat menggelar konferensi pers di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (19/8/2019).

Lenis pun menyesalkan aksi pembakaran kantor DPRD Papua Barat oleh massa yang berunjuk rasa.

Ia mengatakan, jangan sampai warga Papua justru merusak rumahnya sendiri.

"Berarti kan kita bakar rumah sendiri. Saya ini merasa menyesal dengan pembakaran kantor DPRD," kata Lenis.

Pantauan Kompas.com, sejumlah ruas jalan yang diblokade, yakni Jalan Yos Sudarso, Jalan Trikora Wosi dan Jalan Manunggal Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.

Massa juga melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame, serta tiang traffict light yang berada di pinggir Jalan Yos Sudarso.

Dalam kerusuhan itu massa juga membakar gedung DPRD Papua Barat.

Wali Kota Malang bantah pulangkan mahasiswa Papua

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, Pemerintah Kota Malang tidak pernah mengeluarkan kebijakan pemulangan terhadap mahasiswa asal Papua yang ada di Malang.

Pernyataan itu disampaikan Sutiaji menanggapi aksi demonstrasi warga Papua yang salah satunya dipicu oleh pernyataan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko.

Sofyan sempat memunculkan opsi pemulangan usai terjadi kericuhan antara mahasiswa asal Papua dan warga di Perempatan Rajabali, Kayutangan, Kota Malang pada Kamis (15/8/2019) lalu.

"Pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan lain sebagainya," kata Sutiaji di ruang kerja wali kota Malang, Senin (19/8/2019).

Dikatakannya, setiap warga negara dipersilakan untuk menempuh pendidikan di Kota Malang.

"Jangankan dia adalah warga negara kita, orang di seluruh dunia saja boleh mencari ilmu di kita (Kota Malang). Sekali lagi tidak pernah ada pelarangan atau pemulangan dan lain sebagainya berkaitan dengan kaitan ini," katanya.

Selaku wali kota, Sutiaji menyampaikan permintaan maaf atas kericuhan yang terjadi pada Kamis (15/8/2019) lalu.

Saat itu, kericuhan antara warga dan mahasiswa Papua terjadi ketika mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) hendak melaksanakan aksi di depan Balai Kota Malang.

Pihak kepolisian mengatakan, aksi tersebut tidak mengantongi izin meski sudah memberikan surat pemberitahuan.

"Kalau kemarin ada insiden kecil atau dimaknai besar, itu kalau antar masyarakat atas nama Pemerintah Kota Malang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bahwa kemarin itu di luar sepengetahuan kami juga," katanya.

Sutiaji juga sudah mengumpulkan warga Kota Malang yang terlibat kericuhan dan memberikan pemahaman kepada mereka terkait kebebasan berpendapat di depan umum.

Meskipun, mahasiswa Papua menyuarakan kemerdekaannya atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Setelah itu kami kumpulkan, para kelompok kami, saya kumpulkan semua. Saya berikan paparan kepada mereka bahwa siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat," katanya.

"Mereka (warga Kota Malang) menyampaikan (mahasiswa Papua) makar, makar bukan di ranah kami. Mereka kan hanya menyampaikan pendapat. Kita dengarkan pendapatnya bagaimana dan dilindungi oleh negara," jelas Sutiaji.

Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved