Berita Malang Raya

Malang Bakal Tak Punya Wakil Bupati, Jika Hingga Akhir Agustus 2019 Tak Ada Pengajuan Nama

Kosongnya posisi Wakil Bupati Malang mencuat, setelah sampai saat ini belum terdengar kabar siapa yang akan mengisi posisi tersebut

Malang Bakal Tak Punya Wakil Bupati, Jika Hingga Akhir Agustus 2019 Tak Ada Pengajuan Nama
SURYA.co.id/Erwin Wicaksono
Suasana rapat paripurna di DPRD Kabupaten Malang. 

SURYA.co.id | MALANG - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto menyebut roda pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tak akan terganggu, jika pada akhirnya posisi Wakil Bupati Malang kosong.

Spekulasi kosongnya posisi Wakil Bupati Malang mencuat, setelah sampai saat ini belum terdengar kabar siapa yang akan mengisi posisi tersebut. Apalagi, Plt Bupati Malang, Sanusi belum juga dilantik sebagai bupati definitif.

"Ada wakil (bupati) atau tidak, sepanjang pengorganisasiannya di Pemkab Malang itu bagus ya tidak ada problem," ujar Didik ketika dikonfirmasi, Senin (19/8/2019).

Menurut Didik, adanya wakil dalam sebuah kepemimpinan daerah, fungsinya adalah memperingan kinerja bupati.

Namun, meski tak ada wakil, bupati masih punya sekretaris daerah, kepala dinas, camat dan kepala desa yang siap menjalankan roda pemerintahan.

"Artinya selama itu berjalan baik ya tak ada masalah. Namun demikian, di dalam struktur kepemimpinan ada bupati dan wakil bupati. Seyogyanya kalau wakil itu ada, akan membantu kinerja bupati dalam melaksanakan tugas," jelas Didik.

Didik menerangkan, kewenangan sepenuhnya dalam usulan nama wakil bupati adalah pada partai pengusung.

Skemanya, partai pengusung mengajukan nama kepada bupati, kemudian bupati akan menyampaikannya ke Kementrian Dalam Negeri. Setelah itu, ada tanggapan mendagri kemudian turun surat.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko berpendapat, jika Bupati Malang definitif ditetapkan pada bulan Agustus nanti, parpol pengusung juga harus bergerak cepat untuk menentukan nama Wakil Bupati Malang. Lalu, diserahkan ke Bupati definitif yang nantinya diteruskan ke DPRD.

“Ya kalau molor sampai bulan September, akan sulit. Tidak bisa lagi. Karena DPRD kemungkinan seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah pelantikan dewan yang baru masih harus menyusun tata tertib dan juga belum terbentuknya pimpinan DPRD secara definitif pula. Mungkin ya ini,​ kalau sampai berakhirnya bulan Agustus 2019 tidak ada pengajuan nama calon Wakil Bupati Malang, bisa kemungkinan jabatan Wabup kosong,” ujar​ Sasongko

Penulis: Erwin Wicaksono
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved