Berita Pasuruan

Beberapa Alasan 5 Fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan Menolak Pengesahan KUA PPAS 2020

Lima fraksi ini menyampaikan pandangan dan alasannya masing - masing menolak pengesahan KUA PPAS 2020.

Beberapa Alasan 5 Fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan Menolak Pengesahan KUA PPAS 2020
surya.co.id/galih lintartika
Lima fraksi yakni Fraksi PDIP, Gerindra, PPP-PKS-Hanura, Nasdem dan Demokrat menolak pengesahan KUA PPAS 2020. 

SURYA.co.id | PASURUAN - Masa jabatan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan tinggal menghitung hari. Tak lebih dari 2 x 24 jam, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan mengakhiri masa jabatannya.

Kendati demikian, fungsi kontrol sebagai DPRD terhadap Pemerintah tetap dipertanggungjawabkan. Lima fraksi kembali menunjukkan taringnya setelah akhir bulan Juli lalu, lima fraksi memboikot sidang paripurna.

Kini, kelima fraksi itu menolak pengesahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020.

Dalam sidang paripurna yang sedianya diselenggarakan Senin (19/8/2019) siang, lima fraksi ini menyampaikan pandangan dan alasannya masing - masing menolak pengesahan KUA PPAS 2020, meski tanpa dihadiri Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dan jajarannya.

Kelima fraksi ini tetap menyampaikan penolakan meski sidang paripurna batal digelar karena Gus Irsyad, sapaan akrab Bupati Pasuruan dan jajaran OPD tidak hadir dalam sidang ini.

Lima fraksi yang menolak pengesahan tersebut yakni Fraksi PDIP, Gerindra, PPP-PKS-Hanura, Nasdem dan Demokrat. Sementara FPG dan FPKB tidak tidak turut menandatangani penolakan KUA PPAS 2020.

Ketua Fraksi Gerindra Rohani Siswanto menyampaikan penolakan ini berdasarkan ketidaktransparannya draf anggaran yang diajukan Pemkab Pasuruan. 

Selain itu, ia menduga ada kesalahan prosedur khususnya dalam pos anggaran dana hibah dan bantuan sosial (bansos).

Sehingga, kata Rohani jika kondisi ini dipaksakan untuk pengesahannya, anggaran hibah Rp 165,49 miliar dan bansos Rp 30,85 miliar tidak akan terealisasi seperti pada tahun 2019 lalu.

"Draf KUA PPAS 2020 kami kembalikan ke Pemkab Pasuruan untuk dilakukan penataan ulang sesuai dengan aturan perundangan. Prosedur dan struktur dana hibah dan bansos harus terinci dan tidak gelondongan seperti saat ini," kata Rohani Siswanto.

Halaman
12
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved