Anggaran Renovasi Enam Dinas di Sidoarjo Dicoret

Pemkab Sidoarjo batal merelokasi enam OPD untuk pembangunan gedung layanan terpadu setinggi 17 lantai. Penyebabnya, DPRD menyebut konsepnya tak jelas.

SURYA.co.id | SIDOARJO - Sejak beberapa waktu lalu, Pemkab Sidoarjo bersiap merelokasi enam OPD (organisasi perangkat daerah) atau dinasnya untuk kepentingan pembangunan gedung layanan terpadu 17 lantai.

Awalnya enam OPD bakal direlokasi di kawasan Porong, tapi tidak jadi. Kemudian direncanakan pindah ke kawasan GOR dengan mengajukan anggaran renovasi untuk keperluan itu melalui APBD.

Tapi lagi-lagi gagal. Ini karena anggaran renovasi tersebut dicoret oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo.

"Tidak ada renovasi itu. Konsepnya tidak jelas," kata Mulyono, anggota Banggar DPRD Sidoarjo, Senin (19/8/3019).

Selain program tersebut, sejumlah fraksi di DPRD Sidoarjo juga mengkritisi berbagai program Pemkab Sidoarjo dalam Rapat Paripurna di gedung dewan, Selasa sore.

Rapat dengan agenda pandangan umum (PU) fraksi menjadi ajang kritik kepada eksekutif. Para anggota dewan meminta Pemkab menuntaskan sejumlah program prioritas yang sudah dirancang.

"Banyak program prioritas yang belum tuntas. Seperti persoalan banjir, kesehatan, ruang terbuka hijau dan beberapa program lain," kata Sujalil, juru bicara Fraksi PDIP.

Menurutnya, banyak titik banjir yang belum terselesaikan. Kemudian jumlah puskesmas di Sidoarjo juga kurang. Saat ini Sidoarjo baru punya 26 puskesmas, padahal idealnya Sidoarjo memiliki 71 puskesmas.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga belum memenuhi target di dalam RPJMD. Seharusnya, pemkab sudah memenuhi 30 persen RTH. Tapi saat ini luasan RTH baru 4,7 persen.

Kritik juga disampaikan Fraksi PAN. Seperti masalah perlintasan api sebidang atau perlintasan tanpa palang pintu, masih banyak di Sidoarjo.

Juga masalah macet yang kerap dikeluhkan warga di seputaran Waru hingga Buduran.

"Pemkab butuh mendesain transportasi massal untuk itu," ujar juru bicara Fraksi PAN Rizal Fuadi.

FPAN juga menyoroti program frontage road yang tak kunjung tuntas. Pihaknya mendesak Pemkab menuntaskan frontage road pada 2020, agar tidak terus-menerus jadi wacana saja.

Sedangkan Fraksi Gerindra, dalam kesempatan ini juga menyoroti progra. revitalisasi GOR Delta. Juru Bicara Fraksi Gerindra Bambang Pujianto meminta pemkab menertibkan stan dan PKL yang ada di kawasan itu.

Sementara menurut Sekda Sidoarjo, Achmad Zaini, konsep PAK (perubahan anggaran keuangan) sudah disepakati. Termasuk anggaran untuk frontage road. Dan pihaknya juga menyebut bakal segera menuntaskan program tersebut.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved