Berita Tuban

Warga Sekitar Kilang Minyak GRR Tuban Cemaskan Harga Jual Tanah, BPN: Harga Tanah Wewenang Appraisal

Sebagian besar warga dari Desa Kaliuntu dan Desa Wadung Kecamatan Jenu, Tuban mengikuti sosialisasi tata cara pelaksanaan pengadaan tanah GRR Tuban.

Warga Sekitar Kilang Minyak GRR Tuban Cemaskan Harga Jual Tanah, BPN: Harga Tanah Wewenang Appraisal
surya.co.id/m sudarsono
Ratusan warga dari Desa Kaliuntu dan Wadung menghadiri sosialisasi yang digelar BPN Tuban di Pendopo Kecamatan Jenu, Kamis (15/8/2019). 

SURYA.co.id | TUBAN - Sebagian besar warga dari Desa Kaliuntu dan Desa Wadung Kecamatan Jenu, Tuban mengikuti sosialisasi tata cara pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) Tuban.

Pertemuan digelar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tuban di Balai Pendopo Kecamatan setempat, Kamis (15/8/2019), siang.

Sekitar 300 lebih warga pemilik lahan yang hadir dalam kegiatan tersebut masih mempertanyakan kejelasan harga jual tanah, yang akan digunakan untuk proyek kilang patungan dua negara Pertamina dan Rosneft Rusia.

Seorang warga pemilik lahan, Jamil mengatakan, warga sebenarnya menginginkan kepastian atau kejelasan tentang harga jual tanah yang masuk dalam Penlok kilang minyak.

Karena masih belum jelas hingga sekarang, ini yang membuat warga keberatan dan khawatir. Jadi permasalahannya adalah harga yang belum jelas.

"Kita hanya meminta kepastian harga saja, ini yang menjadi kekhawatiran kami, nanti tiba-tiba harganya murah. Sedangkan kita juga perlu kalkulasi harga, apa layak atau tidak harga yang ditawarkan," ujar Jamil saat menyampaikan pendapatnya di lokasi.

Menanggapi hal itu, Kepala BPN Tuban, Danang Anindoto menyatakan, pihaknya belum bisa memberikan informasi mengenai harga tanah yang menjadi Penlok Kilang GRR.

Saat ini agendanya sosialisasi, selanjutnya akan dilakukan pengukuran untuk mengetahui jumlah luas Penlok dan pendataan dokumen kepemilikan.

Setelah proses pengukuran maupun pendataan kepemilikan tanah selesai, BPN akan menyampaikan hasil ke Pertamina agar segera melakukan lelang.

Nah untuk yang menentukan lelang ini Appraisal, selaku pihak yang berhak menentukan harga tanah.

"Sebelum dilakukan lelang, BPN akan mengumumkan jumlah luas dan denah gambar Penlok kepada masyarakat desa. Sehingga jika nanti ada warga yang keberatan maka bisa menyampaikan keluhannya. Tapi saya tegaskan yang menentukan harga yaitu Appraisal, bukan kami," Pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), yang mengabulkan gugatan kasasi atas Gubernur Jawa Timur terhadap Penlok pembangunan Kilang GRR di Kabupaten Tuban, yang sebelumnya sempat digugat dan dimenangkan warga di PTUN Surabaya.

Hadir dalam sosialisasi Penlok pembangunan Kilang Tuban tersebut  Camat Jenu, Kepala BPN Tuban, perwakilan kejaksaan Negeri Tuban, perwakilan Polres Tuban, dan Kodim Tuban.

Opsi lokasi pembangunan kilang minyak ini membutuhkan lahan sekitar 841 hektare, rinciannya lahan KLHK 348 hektare, dan lahan warga 493 hektare, meliputi Desa Wadung, Sumurgeneng, dan Kaliuntu, Kecamatan Jenu.

Sebelumnya kilang akan ditempatkan di Desa Remen dan Mentoso membutuhkan lahan 548 hektare, rinciannya lahan KLHK 348 hektare, dan lahan warga sekitar 200 hektare lebih, namun tak kunjung selesai pembebasannya sehingga dialihkan di tiga desa tetangga.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved