Berita Gresik

Diminta Lebih Garang Basmi Korupsi di Lingkungan Pemkab, begini Respons Kejari Gresik

Anggota LSM Forkot menggelar diskusi di warung Ando, Jl Kalimantan, Kecamatan Manyar Gresik, Jumat (16/8/2019).

Diminta Lebih Garang Basmi Korupsi di Lingkungan Pemkab, begini Respons Kejari Gresik
surya.co.id/sugiyono
DISKUSI - Sejumlah anggota LSM Forkot menggelar bersama Pejabat Kejari Gresik diskusi di Warung Ando, Jl Kalimantan, Kecamatan Manyar Gresik, Jumat (16/8/2019). 

SURYA.co.id | GRESIK - Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Gresik menggelar diskusi tentang korupsi yang diduga marak di Kantor Pemkab Gresik. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus dugaan korupsi yang diungkap Kejaksaan Negeri Gresik.

Diskusi santai itu digelar di warung Ando, Jl Kalimantan Kecamatan Manyar Gresik, Jumat (16/8/2019).

Kalangan LSM berharap pihak Kejari Gresik  serius mengungkap korupsi di Pemkab Gresik. Sejauh ini tiga dinas telah diobok-obok Kejari Gresik terkait kasus dugaan korupsi.

Tiga dinas tersebut yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Dinas Pemuda dan olah raga dan Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik.

Dalam diskusi yang dihadiri Kasi Intek Kejari Gresik Bayu Probo Sutopo mengharapkan agar pihak penegak hukum Kejari Gresik betul-betul memberantas tindak pidana korporasi. Sebab, dalam korupsi jelas banyak melibatkan pejabat Pemkab Gresik.

Seperti di BPPKAD Kabupaten Gresik beberapa pihak telah mengembalikan uang hasil pemotongan dana insentif pegawai. Namun, para penerima tersebut seolah-olah bebas dari jeratan hukum.

"Padahal dalam kasus hukum korupsi, pejabat negara yang terlibat juga harus dijerat secara pidana penjara, tidak hanya mengembalikan uang negara," kata Ali anggota Pengurus LSM Forum Kota (Forkot) Kabupaten Gresik, Jumat (16/8/2019).

Seperti kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang menjerat Plt Kepala Dinas Kesehatan dr Nurul Dholam juga banyak orang yang diduga terlibat, termasuk kepala Puskesmas se-Kabupaten Gresik.

Sebab, pemotongan dana kapitasi tersebut tidak mungkin dilakukan seorang diri.

"Jadi, dalam diskusi ini kita mendukung kinerja kejaksaan negeri Gresik. Jika penyidik kekurangan data, kita siap mensuport datanya," imbuhnya.

Sedang Kasi Intel Kejari Gresik Bayu Probo Sutopo mengatakan bahwa penyidik telah bekerja sesuai dengan tahapan. Dan sudah bekerja maksimal dalam menjerat para koruptor.

"Diantara dalam tuntutannya yaitu terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp 2 miliar. Jika tidak dibayar maka aset-asetnya akan disita dan jika masih kurang dihukum penjara. Ini bukti bahwa jaksa serius menangani kasus korupsi," kata Bayu.

Bahkan dalam menyikapi kasus dr Dholam juga dilakukan kasasi, walaupun pihak terdakwa mengajukan banding dan diturunkan hukumannya.

"Jadi kita tetap menjalankan tahapan undang-undang dalam menindak para koruptor," katanya. 

Penulis: Sugiyono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved