Sebut Pemkab Pamekasan 'Mandul', Pengunjuk Rasa Hadiahkan Celana Dalam dan BH ke Bupati

Puluhan pengunjuk rasa di Pamekasan Madura menghadiahkan celana dalam dan BH kepada bupati Pamekasan sebagai simbol 'mandulnya' Pemkab.

Sebut Pemkab Pamekasan 'Mandul', Pengunjuk Rasa Hadiahkan Celana Dalam dan BH ke Bupati
surabaya.tribunnews.com/muchsin
Para pengunjuk rasa menyerahkan celana dalam dan BH kepada perwakilan Pemkab Pamekasan yang menemui mereka, Rabu (14/8/2019). 

SURYA.co.id | PAMEKASAN - Puluhan warga Pamekasan yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) menggelar unjuk rasa ke kantor Pemkab Pamekasan, di Jl Kabupaten, Pamekasan, Madura, Rabu (14/8/2019).

Mereka membentangkan sejumlah poster, di antaranya bertuliskan : Pemerintah Kabupaten Mandul, sanksi tegas oknum yang bermasalah. Pamekasan gagal hebat, bupati jangan tutup mata.

Selain itu, pengunjuk rasa juga membawa celana dalam wanita dan bra yang digantungkan di kayu.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa ingin bertemu Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam untuk menyampaikan aspirasi.

Mereka mengeluhkan semakin banyaknya pertokoan dan kafe di tengah kota yang buka dari pagi hingga tengah malam dan diduga banyak yang tidak mengantongi izin.

Unjuk rasa kali kedua ini, pertama di Mall Layanan Publik (MLP) Islamic Center, mendatangi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan. Tuntutannya juga sama, mendesak Pemkab menertibkan kafe dan pertokoan yang tidak berizin.

Sebelum ke kantor pemkab, mereka berteriak dan orasi di depan pintu pagar sebelah barat. Kemudian mereka menuju halaman kantor pemkab dan hendak masuk untuk menemui bupati. Namun saat itu, bupati sedang ada acara di Pendopo Ronggosukowati, sambil berteriak memanggil bupati agar ke luar menemui mereka.

Meski kedatangan mereka ditemui Plt Kepala Satpol PP, Kusairi dan Kepala (DPMPTSP) Pamekasan, Agus Mulyadi. Mereka bersikukuh untuk bertemu bupati dan ingin mendengarkan langsung bagaimana jawaban bupati.

“Kami ke sini ingin bertemu Pak Bupati, bukan dengan yang lain. Bukannya kami tidak percaya dengan yang lain, tapi kami ingin menyampaikan langsung dan mendengar langsung pula tanggapannya. Tolong Pak Bupati segera temui kami,” ujar Koordinator unjuk rasa, Basri dengan lantang.

Menurut Basri, belakangan ini marak bermunculan kafe dan pertkoan di Kota Pamekasan dan sekitarnya, jumlahnya berkisar 200. Keberadaan kafe itu menjamur dan meresahkan masyarakat. Ia menduga tumbuh suburnya kafe dan toko di Pamekasan, tidak mengantongi izin.

Basri menuding, munculnya sejumlah kafe dan toko dinilai bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13, Tahun 2015. Sebab sudah jelas, setiap bangunan baik kafe atau pertkoan harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin lainnya. Bahkan, beberapa waktu lalu, mereka sudah menyerahkan bukti beberapa kafe dan toko yang tidak berizin, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya.

Selanjutnya Basri mengancam, jika tidak ada penertiban, pihaknya akan menggugat Kepala DPMPTSP Pamekasan dan Satpol PP Pamekasan. Sebab kedua instansi itu sudah berjanji akan menyegel kafe dan pertokoan yang tidak berizin.

“Kami akan buat kesepakatan dengan bupati, bukan dengan Satpol PP dan dinas lain,” kata Basri. 

Di hadapan pengunjuk rasa, Plt Satpol PP, Kusairi mengatakan, pihaknya akan menampung aspirasi mereka dan segera menyampaikan ke bupati. Dia berjanji akan mengawasi kafe dan pertokoan. Jika ditemukan bukti adanya kafe dan pertokoan yang tidak mengantongi izin, akan disegel, sebagaimana tuntutan mereka.

Tetapi karena pengunjuk rasa tidak puas, mereka menyerahkan celana dalam dan BH kepada Kusairi agar disampaikan ke bupati, sebagai bentuk kekecewaan dan kemandulan pemkab yang tidak berani menindak tegas, kafe dan pertokoan yang tidak berizin.

Penulis: Muchsin
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved