Berita Lamongan

Kejaksaan Mengaku Sudah Kantongi Nama Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di KPU Lamongan

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Lamongan Jawa Timur kembali menyelediki kasus dugaan korupsi pada lembaga penyelenggara Pemilu, KPU Lamongan.

Kejaksaan Mengaku Sudah Kantongi Nama Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di KPU Lamongan
surya/pipit maulidiya
Ilustrasi 

SURYA.co.id | Lamongan - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Lamongan Jawa Timur kembali menyelediki kasus dugaan korupsi pada lembaga penyelenggara Pemilu, KPU Lamongan.

Penyidik Kejari mengaku sudah mengantongi calon tersangka dugaan korupsi dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada massal 2015 lalu itu.

"Akan ada calon tersangka pada bulan ini," kata Kasi Intel Kejari Lamongan, Dino Kriesmiardi saat dikonfirmasi Surya.co.id, Rabu (14/8/2019).

Penyelidikan dugaan korupsi di KPU, kata Dino, memiliki Item banyak, sebab ada dana APBD dan APBN yang terkait yang harus dicari saat proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk saksi bendahara yang sampai harus diperiksa lima kali.

"Istilahnya dalam kasus inin Kejari benar - benar babat alas," kata Dino.

Dari hasil serangkaian pemeriksaan, pihaknya sudah memastikan kalau perbuatan pidananya jelas ada.
Anggaran yang diduga dikorupsi itu mencapai hampir Rp 1 miliar.

Sampai pertengahan Agustus ini, kata Dino, ada beberapa saksi yang harus berulangkali diperiksa. Penyidik masih akan memintai keterangan terhadap lima orang lagi. "Detailnya sangat komplek,"katanya.

Penetapan tersangka paling lambat akan ditetapkan hingga akhir Agustus."Calon tersangka sudah ada," katanya.

Penyidikan dalam waktu dekat ini akan melakukan agenda gelar perkara setelah proses pemeriksaan terhadap semua saksi tuntas.

Ada beberapa pemeriksaan yang harus dikejar. Dan menurut Dino, adanya pengembalian uang negara tidak menghapus tindak pidana.

Modus korupsinya ada beragam cara diantaranya, ada program dengan menggunakan anggaran tapi laporan tidak ada. Bahkan tanda tangan sekretaris KPU, Muhajir dipalsukan untuk mencairkan anggaran..

"Ya itu, mengajukan anggaran, kemudian dicairkan, tapi tanda tangan pejabat pembuat kesepakatan PPK (Sekretaris KPU, red) dipalsukan," ungkap Dino.

Tidak samua pengajuan anggaran tanda tangan palsu, tapi ada beberapa. Termasuk SPJ juga tidak ada.

Penyidik Kejari, lanjut Dino, mendapati keterangan dana hampir Rp 1 miliar itu, selain dibuat membiayai salah satu anggota keluarganya untuk masuk disalah satu lembaga pemerintah, juga untuk foya - foya.

Dino belum mau menyebut berapa orang calon tersangka yang namanya sudah dikantongi Kejaksaan.
Masih ada saksi yang akan kembali dimintai keterangan penyidik Kejari

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Adrianus Adhi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved