Kebakaran Hutan Kembali Terjadi, Politisi Gerindra Desak Menteri LHK Mundur

Anggota DPR RI dari Gerindra mendesak agar Menteri LHK, Siti Nurbaya, mundur atau dicopot karena kebakaran hutan terjadi lagi.

Kebakaran Hutan Kembali Terjadi, Politisi Gerindra Desak Menteri LHK Mundur
SURYA.co.id/Febrianto Ramadani
Pihak BPBD kabupaten Mojokerto sedang berusaha memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Dawarblandong, Minggu (4/8/2019) dinihari. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

SURYA.co.id | SURABAYA - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengkritik keras Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusul terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kembali terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Bambang menilai, dalam kasus ini KLHK merupakan pihak yang harus bertanggung jawab, dan sebagai wakil rakyat, ia menyarankan agar Menteri LHK, Siti Nurbaya harus dicopot.

"Dalam 5 tahun terakhir ini setidaknya sudah 5 kali berturut-turut terjadi kebakaran hutan, dan Menterinya tidak bisa menyelesaikan persoalan ini," ujar Bambang Haryo, Rabu (14/8/2019).

Bambang juga menyoroti background pendidikan Siti Nurbaya yang tidak berkaitan dengan kehutanan. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab gagal nya menteri dalam merawat hutan-hutan yang ada di Indonesia.

"Pak Jokowi juga memilih orang yang tidak kompeten, karena pendidikannya menteri LHK ini bukan kehutanan tapi pertanian. Akhirnya tidak bisa urus hutan dan bila terbakar gak bisa memadamkan," ujar Politisi Partai Gerindra ini.

Bambang pun mencontohkan kasus kebakaran pada tahun 2015 yang padam karna hujan bukan karena dipadamkan pemerintah.

"Dulu kebakaran luas juga sekitar 6.000 titik dan sekarang mendekati 4.000 titik. Kalau ini dibiarkan akan semakin banyak, dan hanya bisa dipadamkan pas musim hujan saja," lanjutnya.

Kebakaran hutan ini terjadi, menurut Bambang karena hutan yang tidak terawat, kering, dan pohon-pohonnya banyak yang tua.

Dari 125 juta hektare hutan di Indonesia, sekitar 60 persen nya rusak, tidak terawat dan kering. 

"Hutan-hutan tersebut salah satunya ada di Kalimantan, Sumatera, pegunungan-pegunungan yang dikelola perhutani, gunung Ceremai, Sumbing, gunung Bromo, dan masih banyak hutan-hutan lainnya yang rusak karena terbakar," kata Bambang Haryo.

Padahal sesuai UU No 41 tahun 1999 pemerintah harus bertanggung jawab karena memiliki kewajiban untuk melestarikan dan melindungi hutan.

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved