Berita Tulungagung

BREAKING NEWS - Gubernur Jatim Bolehkan Bupati Tulungagung yang Baru Dilantik Mutasi Jabatan

Kabupaten Tulungagung mendapatkan eksepsi untuk bisa melakukan pengisian jabatan atau mutasi

BREAKING NEWS - Gubernur Jatim Bolehkan Bupati Tulungagung yang Baru Dilantik Mutasi Jabatan
surya.co.id/fatimatuz zahroh
Maryoto Birowo resmi dilantik sebagai Bupati Tulungagung definitif, di Gedung Negara Grahadi, Selasa (13/8/2019) sore. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan ucapan selamat pada Bupati Tulungagung Maryoto Birowo yang baru saja ia lantik di Gedung Negara Grahadi, Selasa (13/8/2019) sore.

Ia menegaskan ada banyak tugas menunggu untuk segera diselesaikan oleh Bupati Tulungagung.

"Pada pak bupati ada banyak yang hrus segera ditangani, yang segera untuk diambil keputusan. Antara lain proses pemilihan desa serentak. Dalam catatan kami ada 239 desa yang pilkadesnya akan dilaksanakan serentak. Juga proses pelantikan dari kepal desa, serta pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama," kata Khofifah.

Khusus untuk masalah pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, Khofifah menegaskan, Kabupaten Tulungagung mendapatkan eksepsi untuk bisa melakukan pengisian jabatan atau mutasi meski belum enam bulan dilantik sebagai kepala daerah.

Pasalnya, Kemendagri sudah memberikan izin tertulis atas kewenangan mutasi tersebut lantaran adanya kondisi mendesak di Kabupaten Tulungagung sehingga dibutuhkan untuk adanya pengisian jabatan begitu ada kepala daerah baru.

"Dalam hal adanya kebutuhan yang bisa dilakukan kalkulasi yang mengharuskan dilakukan pengisian jabatan, maka Kabupaten Tulungagung atas izin Mendagri bisa melakukan berbagai pengisian jabatan teruta pimpinan tinggi pratama," kata Khofifah.

Dengan izin tersebut, ia meminta agar Bupati Tulungagung bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.

Agar percepatan penyejahteraan masyarakat Tulungagung bisa segera dilakukan.

Dan urusan yang menjadi tertunda akibat kekosongan jabatan bisa segera teratasi.

Selain itu Khofifah juga berpesan agar Pemkab Tulungagung untuk menyingkronkan program yang ada dengan RPJMD Pemprov Jatim yang kini sedang berproses penajaman di tingkat kemerintah pusat.

Sebab penyingkronan itu penting untuk penentuan rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Timur.

"Untuk JLS siang ini pak wagub sedang rapat di Menko Perekonomian. Meski JLS dari Tulungagung ke Trenggalek mulai dilakukan seksi 6 hingga 9, tapi atas komunikasi kita ke pusat kami ingin supaya dapat standar penyelesaian kira-kira nanti akan membelah gunung mana, dan lain lain kan tidak bisa lepas dari potensj strategis Tulungagung sehingga supaya bisa disinergikan," ucapnya.

Terakhir, Khofifah juga menekankan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.

Ia juga meminta agar belanja publik lebih banyak dipergunakan untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan wilayah, penanganan fakir miskin dan pengurangan kesenjangan dengan pembukaan lapangan kerja.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved