Akhirnya, Anggota DPRD Sidoarjo Sepakat Tak Lagi Boikot Rapat Paripurna

Sejumlah fraksi di DPRD Sidoarjo sudah menggelar pertemuan dengan pimpinan dewan. Mereka sepakat tak ada lagi aksi boikot terhadap rapat paripurna.

Akhirnya, Anggota DPRD Sidoarjo Sepakat Tak Lagi Boikot Rapat Paripurna
surabaya.tribunnews.com/m taufik
(foto dok) Paripurna gagal digelar meski para pejabat Pemkab Sidoarjo sudah hadir di gedung dewan. Ini karena mayoritas anggota dewan melakukan boikot alias tidak menghadiri undangan sehingga tidak kuorum, Senin (12/8/2019). 

SURYA.co.di | SIDOARJO - Sejumlah fraksi di DPRD Sidoarjo sudah menggelar pertemuan dengan pimpinan dewan. Hasilnya mereka sepakat tidak ada lagi aksi boikot terhadap rapat paripurna.

Demikian kata Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, Rabu (12/8/2019).

Dia meyakinkan agenda paripurna pada Kamis (15/8/2019) bakal berjalan sesuai rencana.

"Sudah ada kesepakatan seluruh fraksi. Sehingga dapat paripurna (tentang KUPA PPAS P 2019) akan dilanjutkan. Diagendakan Kamis besok," jawab Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan, saat ditanya Surya, Rabu siang.

Mengenai pembahasan sejumlah program yang belum tuntas, antara dewan dan pemkab, seperti tentang Frontage Road, sewa gedung untuk sejumlah OPD karena akan dibangun gedung terpadu 17 lantai, revitalisasi kawasan GOR, dan sejumlah program lain, disebutnya akan dituntaskan pada pembahasan RPAPBD.

"Teman-teman juga sudah sepakat bahwa RPAPBD bakal disahkan sebelum 21 Agustus nanti. Ini demi kepentingan masyarakat Sidoarjo dengan tetap mendahulukan program-program prioritas," tukasnya.

Mayoritas Anggota DPRD Sidoarjo Boikot Rapat Paripurna Pembahasan KUPA PPAS P 2019

Ya, 21 Agustus mendatang, dewan sudah lengser dan waktunya digantikan oleh para anggota dewan terpilih pada Pileg 2019 kemarin.

Sebelumnya, dua kali para anggota DPRD Sidoarjo memboikot rapat paripurna yang beragendakan pembahasan KUPA PPAS P 2019 bersama Pemkab Sidoarjo.

Boikot pertama terjadi pada paripurna Sabtu (10/8/2019), dan terulang lagi pada paripurna Senin (12/8/2019) kemarin. Peristiwa itu menambah panas hubungan eksekutif dan legislatif yang selama ini kurang harmonis.

Mayoritas anggota DPRD Sidoarjo memilih tidak hadir rapat karena geram dengan sikap eksekutif. Diantaranya karena ada beberapa pembahasan bersama Pemkab yang belum tuntas, hingga adanya intervensi dari internal dewan sendiri.

Alasan lain, pembahasan KUPA APBD perubahan yang dilakukan dewan dan Pemkab Sidoarjo belum tuntas karena pemkab tidak bisa memberikan gambaran gamblang rencana anggaran.

Seperti tentang proyek Frontage Road. Pemkab mentargetkan tahun depan tuntas, tapi anggaran yang dialokasikan kurang. Kemudian terkait rencana anggaran sewa gedung OPD, yakni sewa tempat untuk kantor sementara enam dinas lantaran Pemkab hendak membangun gedung terpadu 17 lantai, juga disebut belum jelas konsep yang disampaikan.

Belum lagi pembahasan tentang banjir, sampah, pertamanan, dan beberapa program lainnya yang belum jelas dan belum tuntas dilakukan oleh Pemkab bersama DPRD Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin juga sempat heran sampai dua kali gagal paripurna karena tidak kuorum. Dia berharap masing-masing pihak melakukan introspeksi demi kepentingan masyarakat.

"Apapun yang terjadi, jangan sampai merugikan masyarakat. APBD kan untuk kepentingan rakyat. Toh, masing-masing sudah jelas tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya. Sehingga kalau bisa sama sama memahami, tidak akan terjadi seperti ini (gagal paripurna) lagi," ujar Cak Nur, panggilan Nur Ahmad Syaifudin.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved