Terkait Usulan Penundaan Pelantikan Supriyono, PDI Perjuangan Ikut Aturan

Sekretaris DPC PDIP Tulungagung, Sodik Purnomo menyebut partainya akan ikut aturan soal penundaan pelantikan Supriyono yang jadi tersangka KPK

Terkait Usulan Penundaan Pelantikan Supriyono, PDI Perjuangan Ikut Aturan
surabaya.tribunnews.com/david yohanes
Para saksi partai menandatangi berkas penetapan kursi parpol dan caleg terpilih. 

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung saat ini dalam proses mengajukan penundaan pelantikan Supriyono.

Supriyono adalah Ketua DPRD Tulungagung yang kembali terpilih sebagai anggota DPRD Tulungagung. Namun selama proses itu, Supriyono telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Sodik Purnomo mengatakan, partainya rugi jika Supriyono ditunda pelantikannya.

"Artinya nanti kursi kami berkurang satu, karena satu orang tidak ikut dilantik," ujar Sodik, saat dihubungi Selasa (13/8/2019) sore.

KPU Tulungagung Ingin Tunda Pelantikan Mantan Ketua DPRD Tulungagung yang Jadi Tersangka KPK

Namun Sodik menegaskan, partainya akan patuh pada aturan.

Pihaknya akan mempelajari, bagaimana mekanisme penundaan itu dan dasar yang dipakai.

"Kalau pun ada satu yang ditunda, kami akan tunduk pada aturan yang berlaku," tegasnya.

Lebih jauh Sodik mengungkapkan, jika pun dilakukan penundaan pelantikan kepada Supriyono, PDI Perjuangan tetap akan memegang kursi pimpinan dewan.

"Saya kira untuk pimpinan DPRD tetap dipegang PDI Perjuangan," ujar Sodik.

Sebelumnya KPU Tulungagung berkonsultasi ke KPU Jatim, KPU RI hingga ke KPK.

Materi yang dikonsultasikan KPU Tulungagung adalah, Peraturan KPU (PKPU) nomor 5 tahun 2019, pasal 33 ayat 4.

Ayat itu berbunyi, “Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada gubernur melalui bupati/wali kota sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

KPU Tulungagung wajib menjalankan PKPU ini. 

Penulis: David Yohanes
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved