Sosialisasi Ulang Biaya Pilkades di Jember Menuai Protes Sejumlah Panitia Pilkades

Sejumlah panitia pilkades di Jember menyesalkan sosialisasi ulang biaya pilkades oleh Bupati Jember yang mereka anggap terlambat.

Sosialisasi Ulang Biaya Pilkades di Jember Menuai Protes Sejumlah Panitia Pilkades
surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
Kegiatan sosialisasi ulang biaya pilkades di Jember yang menuai protes sejumlah panitia pilkades. 

SURYA.co.id | JEMBER - Bupati Jember Faida menyosialisasikan ulang perihal biaya Pilkades serentak yang didanai APBD Kabupaten Jember tahun 2019, Selasa (13/8/2019).

Sosialisasi yang dilakukan di Aula PB Soedirman Pemkab Jember itu diikuti oleh panitia Pilkades, BPD, Pj kepala desa, camat, serta OPD yang terkait pelaksanaan Pilkades.

Faida menjelaskan antara lain perihal payung hukum Pilkades yakni Undang-undang No. 6 tahun.2014 tentang Desa.

Pada pasal 34 ayat (6) diatur tentang biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada APBD kabupaten atau kota adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, dan kelengkapan perlengkapan lainnya.

Sementara dalam Permendagri No.65 tahun 2017 perubahan atas Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada pasal 48 ayat (1) menyebut biaya pemilihan kepala desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota, yang pelaksanaannya ditugaskan kepala desa, dibebankan pada APBD.

Selain itu, Faida juga menyebut jika pelaksanaan Pilkades memerlukan hal-hal di luar yang didanai APBD, maka biaya bisa berasal dari APBDes, dan sumbangan masyarakat.

Faida memberikan contoh tentang honor lembur yang telah ada acuannya di APBD. Jika lebih dari acuan yang ada, maka boleh dianggarkan di luar dari APBD.

Untuk penggunaan anggaran dari APBD oleh panitia Pilkades, lanjut Faida, nantinya akan ada tim pendamping dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat.

“Supaya bunyi SPJ-nya jelas, dan secara global ini yang menjadi tugas dari BPKA dan Inspektorat untuk mendampingi secara administratif petugas Pilkades di lapangan. Panitia berhak mendapatkan pendampingan supaya tidak muncul masalah di belakang hari. Pada prinsipnya jangan sampai ada penggunaan anggaran yang dobel,” ujar Faida.

Pendampingan itu juga agar penggunaan dana Pilkades tidak tumpang tindih (overlap) maupun terjadi penganggaran ganda (double accounting). “Untuk kebaikan semuanya, maka lebih baik ada evaluasi dari RAB (Rancangan Anggaran Biaya) sesuai ketentuan. Kalau ada yang dobel sebaiknya diganti daripada di belakang hari bermasalah,” tegasnya.

Pemkab Jember menganggarkan dana sebesar Rp 11,5 miliar di APBD Kabupaten Jember tahun 2019 untuk biaya Pilkades serentak bulan September mendatang.

Sosialisasi ulang ini mendapat tanggapan beragam dari sejumlah panitia Pilkades. Menurut beberapa orang yang menyampaikan pendapat dan pertanyaan, sosialisasi itu terlambat. Beberapa orang menyampaikan protes mereka langsung di hadapan Bupati Faida.

"Karena kami sudah melebihi tahapan ini. Kalau ada begini berarti harus mengubah RAB yang sudah kami susun," ujar Umar Hasyim, panitia Pilkades Kencong.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved