Berita Sidoarjo

Mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono Divonis 3 Tahun Penjara terkait Suap terhadap Anggota DPRD

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono divonis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya 3 tahun penjara, Selasa (13/8/2019).

Mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono Divonis 3 Tahun Penjara terkait Suap terhadap Anggota DPRD
foto: kukuh kurniawan
Terdakwa mantan Sekda Kota Malang, Cipto Wiyono saat berbincang dengan JPU KPK, Arif Suhermanto usai persidangan, Selasa (13/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

SURYA.co.id | SIDOARJO - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono divonis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya 3 tahun penjara, Selasa (13/8/2019).

Vonis tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris.

Terdakwa dianggap bersalah telah melakukan tindak pidana penyuapan terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Malang.

Dan dalam pertimbangannya, hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyuapan sebagaimana dalam dakwaan jaksa.

"Menjatuhkan pidana selama 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan dikurangi selama menjalani masa tahanan," ujar Idris dalam persidangan.

Tidak hanya itu, hakim juga mengharuskan terdakwa mengganti uang kerugian negara sebesar Rp 550 juta. Jika tidak dibayar, maka hartanya akan disita, dan bila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana 4 bulan penjara. Namun dalam hal ini terdakwa diketahui baru membayar Rp 350 juta.

"Terdakwa juga dicabut hak politiknya selama 2 tahun penjara," tambahnya.

Setelah mendengar vonis tersebut, terdakwa Cipto hanya tertunduk lesu dan langsung menyatakan menerima vonis tersebut. Ia mengakui apa yang dilakukannya tersebut salah, meski sebagai bawahan hanya menuruti perintah dari atasannya, yakni Wali Kota

"Saya terima, karena memang apa yang saya lakukan itu salah. Meski, itu hanya menuruti perintah dari Wali Kota," jelasnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arif Suhermanto menerangkan pihaknya juga menerima putusan hakim tersebut.

Sebab, vonis yang dijatuhkan oleh hakim tidak jauh berbeda dengan tuntutan yang diajukan jaksa sebelumnya.

"Kita terima karena vonisnya sama dengan tuntutannya yaitu 3 tahun penjara. Yang berbeda hanya subsidernya saja. Kita menuntut 6 bulan kurungan namun hakim menjatuhkan 2 bulan kurungan. Sedangkan untuk pencabutan hak politik, kita tuntut 4 tahun namun hakim memvonis 2 tahun," tegasnya.

Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved