Berita Surabaya

Belum Ada Bantuan Hukum untuk Kadis yang Diperiksa KPK, Sekdaprov Jatim: Masih Belum Diperlukan

Kini sedang diadakan assessment pada seluruh pejabat eselon dua yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa

Belum Ada Bantuan Hukum untuk Kadis yang Diperiksa KPK, Sekdaprov Jatim: Masih Belum Diperlukan
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pasca rumah dan kantor pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur digeledah oleh KPK, terkait kasus suap pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung yang menjerat Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung, Pemprov Jatim menyebut hingga kini belum memberikan bantuan hukum pada dua kepala dinasnya, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Fattah Jasin dan Kepala BPKAD Jumadi.

Sebagaimana disampaikan oleh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, dirinya menyebutkan hingga kini penyediaan bantuan hukum untuk kedua pejabat tersebut masih belum diperlukan.

"Kita masih belum ke sana. Karena prosesnya juga masih panjang," kata Heru, Selasa (13/8/2019).

Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa saat akan ada pemeriksaan dan penggeledahan di rumah pejabat pemprov, pihaknya sudah mendapatkan surat dari KPK. Dan sebagai lembaga penyelenggara negara, Pemprov Jatim memberikan fasilitas agar penegakan hukum bisa berjalan dengan maksimal.

"Semua kegiatan yang KPK lakukan, urusannya kami serahkan sepenuhnya pada KPK. Pemprov akan memfasilitasi KPK yang datang ke sini. Jadi kalau ada rekonstruksi di instansi ini itu kita akan fasilitasi sebagai sesama penyelenggara negara," kata Heru.

Lebih lanjut saat ditanya apakah akan ada evaluasi pada pejabat Pemprov Jatim pasca adanya penggeledahan KPK, Heru mengatakan, kini memang sedang diadakan assessment pada seluruh pejabat eselon dua yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sehingga evaluasi kini sedang dilakukan menyeluruh bukan hanya untuk pejabat yang kemarin diperiksa KPK.

"Tentunya di dalam peraturan gubernur boleh melakukan mutasi setelah enam bulan menjabat. Ini (assessment) sebagai salah satu dasarnya," tegas Heru.

Sebagaimana diketahui, rumah pribadi Kadishub Jatim Fattah Jasin di Jalan Nginden Intan Tengah Nomor 3-5 dan juga Kantor BPKAD diobok-obok oleh penyidik KPK, terkait kasus suap pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung menjerat Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.

Supriyono ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan APBD dan/atau APBD-P Tulungagung 2015-2018.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, yang telah divonis 10 tahun penjara.

Tersangka Supriyono diduga menerima uang setidak-tidaknya sebesar Rp 4,8 miliar, selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung Periode 2013-2018 terkait dengan pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved