Berita Nganjuk

Sekelompok Warga Gelar Demo, Tuntut Sekdes Berstatus PNS Ditarik dari Kantor Desa, ini Alasannya

Sekelompok warga mengatasnamakan Aliansi Wong Gawat ( AWG ) Kabupaten Nganjuk menggelar demo, Senin (12/8/2019).

Sekelompok Warga Gelar Demo, Tuntut Sekdes Berstatus PNS Ditarik dari Kantor Desa, ini Alasannya
surya.co.id/ahmad amru muiz
Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi duduk bersila (berjas baju putih) temui perwakilan warga yang menggelar aksi demo menuntut penyelesaian sejumlah persoalan di Kabupaten Nganjuk. 

SURYA.CO.ID | NGANJUK - Sekelompok warga mengatasnamakan Aliansi Wong Gawat ( AWG ) Kabupaten Nganjuk menggelar demo, Senin (12/8/2019).

Mereka menuntut Sekretaris Desa (sekdes) yang telah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) ditarik ke kabupaten. Selain itu mereka menuntut pengusutan dugaan pungli di Perusahaan Air Minum (PDAM), dan kasus-kasu lain.

Koordinator aksi, Sudarmanto atau biasa dipanggil Panjul menyampaikan,  persoalan keberadaan Sekdes PNS yang kini masih bekerja di pemerintahan desa menyalahi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2014. 

Namun, hingga saat ini penarikan sekdes berstatus PNS  ini masih dalam batas wacana.

“Memang ada rencana menarik sekdes PNS ke kantor kecamatan atau SKPD. Selain karena dua aturan itu, penarikan juga dapat memperkuat pelayanan di kecamatan,” kata Panjul, Senin (12/8/2019).

Dikatakan Panjul, bila posisi Sekdes nanti benar-benar kosong, kades bakal memiliki kewenangan penuh.

“Soal pengganti posisi yang kosong menjadi kewenangan penuh kepala desa masing-masing,” ujar Panjul.

Sedangkan terkait PDAM, menurut Panjul, pihaknya mempertanyajan alasan mengapa direktur PDAM dipertahankan. Padahal selama ini PDAM merupakan perusahaan daerah yang tidak pernah untung. Selain itu selama dua periode kepemimpinan direktur PDAM, pelayanannya sangat buruk seperti kualitas air yang sangat keruh dan tidak layak.

"Kami curiga karena direktur PDAM dilantik terkesan mendadak dan dilaksanakan pada malam hari,” ucap Panjul.

Sedangkan Wabup Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk pengisian jabatan di jajaran Pemkab Nganjuk tanpa ada pungutan.

Sekdes yang berstatus PNS dan bertugas di desa bakal dikembalikan ke organisasi pemerintah daerah (OPD) masing-masing atau di kecamatan. Selain itu, pembangunan Nganjuk tetap harus berjalan dengan meningkatkan sinergitas dengan pihak-pihak terkait.

“Sekdes akan ditarik dalam SKPD sebagaimana Pasal 155 PP Nomor 42 Tahun 2014. Untuk realisasi kebijakan itu harus ada pijakan hukum di tingkat daerah, berupa peraturan daerah,” pungkas Wabup Marhaen.

Namun, rupanya respons Wabup Nganjuk dirasa kurang memuaskan warga yang meggelar aksi demo. Mereka akan kembali menggelar aksi demo untuk bertemu langsung dengan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat yang pada saat bersamaa  sedang di luar kantor.
 

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved