Berita Surabaya

Sebesar 40 Persen Dana TisTas SMA/SMK Jatim Bisa Digunakan untuk Gaji GTT, Mengatasi Kekurangan Guru

SMA dan SMK negeri di Jawa Timur kini ada kekurangan guru sebanyak 3.000 orang

Sebesar 40 Persen Dana TisTas SMA/SMK Jatim Bisa Digunakan untuk Gaji GTT, Mengatasi Kekurangan Guru
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Hudiyono. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa problem kekurangan guru di sekolah negeri baik SMA maupun SMK di Jawa Timur perlahan-lahan mulai dicari solusinya. Bagaimana tidak, di SMA dan SMK negeri di Jawa Timur kini ada kekurangan guru sebanyak 3.000 orang.

Kekurangan 3.000 guru tersebut meliputi kekurangan guru agama, guru BK, guru produktif dan juga guru mata pelajaran yang lain. Yang mengalami kekurangan guru ini kebanyakan ada di wilayah pinggiran Provinsi Jawa Timur.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Hudiyono mengatakan, Pemprov Jawa Timur kini tengah melakukan pemetaan dan pemerataan guru di Jawa Timur, dengan aplikasi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Saat ini sudah memasukk tahap ketiga.

"Di tahap pertama kita sudah bisa membantu pemerataan sebanyak 641 guru. Di tahap kedua ada sebanyak 300 guru yang diratakan," kata Hudiyono, Sabtu (10/8/2019).

Lantaran belum mampu memenuhi kebutuhan atas kekurangan guru di Jatim termasuk di tahun 2019 ini hanya ada tambahan guru sebanyak 818 orang, maka Pemprov Jawa Timur memberikan upaya lain.

Setiap sekolah yang menerima dana pendidikan Gratis dan Berkualitas (TisTas) bisa menggunakan sebanyak 40 persen dana dari Pemprov Jatim tersebut untuk gaji guru tidak tetap, atau guru sementara selama belum ada tenaga pengajar dari CPNS.

"Untuk masalah kekurangan guru ini, ibu gubernur sudah membikin skenario pembiayaan, termasuk penggantian SPP melalui dana TisTas. Kekurangan guru sudah ada solusinya. Dana TisTas itu, 40 persennya bisa digunakan untuk membiayai guru GTT karena kekurangan guru," kata Hudiyono.

Lebih lanjut dikatakan Hudiyono, problem adanya kekurangan guru ini dikarenakan memang tidak adanya tenaga guru yang masuk. Selain itu tidak meratanya guru juga menjadi problem utama.

Guru baru saat tanda tangan perjanjian kerja selalu menyatakan sanggup untuk ditempatkan di mana saja. Tapi begitu ditempatkan di pinggiran, di kepulauan, satu dua tahun selalu minta pindah.

"Maka ini akan kita pertegas. Sehingga guru ini harus memenuhi perjanjian untuk bersedia ditempatkan di mana saja sesuai dengan pemetaan kebutuhan guru kita," ucapnya.

Sehingga Hudiyono menegaskan bahwa bagi sekolah yang mengalami kekurangan guru untuk tidak sampai membiarkan siswanya tidak mendapatkan pembelajaran sebagaimana yang seharusnya.

Jika ada kekurangan guru dan belum terdapat pemerataan guru berstatus pegawai negeri, dipersilahkan untuk mengangkat pegawai guru tidak tetap. Dengan sumber pembiayaan gaji GTT dengan dana TisTas dari Pemprov.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved