Berita Surabaya

Rumah Pejabat Pemprov Jatim Digeledah KPK, Wagub Emil Dardak Pastikan Layanan Publik Tak Terganggu

Kadishub Jatim, Fattah Jasin rumah pribadinya digeledah KPK dan Kepala BKAD Jatim, Jumadi kantornya juga digeledah KPK

Rumah Pejabat Pemprov Jatim Digeledah KPK, Wagub Emil Dardak Pastikan Layanan Publik Tak Terganggu
surya/fatimatuz zahro
Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Dardak 

SURYA.co.id | SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan bahwa pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan terganggu terkait adanya proses pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan KPK pada pejabat Pemprov Jatim.

Emil Dardak memastikan, sesuai dengan arahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, pelayanan publik harus berjalan maksimal dan tidak boleh ada kinerja yang ter-down grade.

"Pada prinsipnya kita bekerjasama sesuai arahan ibu gubernur kita menghormati penegakan hukum yang sedang berlangsung," kata Emil Dardak yang diwawancara di Gedung Negara Grahadi, Jumat (9/8/2019).

Siang itu, Pemprov Jatim menggelar rapat terbatas dengan dipimpin langsung oleh Gubernur Khofifah dan mengumpulkan seluruh pejabat eselon dua di jajaran Pemprov Jatim.

Namun, Kadishub Jatim Fattah Jasin yang rumah pribadinya baru digeledah KPK Rabu (7/8/2019) malam, serta Kepala BKAD Jatim Jumadi yang kantornya baru digeledah KPK Kamis (8/8/2019) malam, tidak tampak hadir.

Tempat keduanya dijadikan sasaran penggeledahan terkait kasus suap APBD Kabupaten Tulungagung yang menjerat Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.

Supriyono ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan APBD dan atau APBD-P Tulungagung 2015-2018. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang telah divonis 10 tahun penjara.

"Di sisi lain, ibu meminta agar jangan sampai proses KPK itu berengaruh terhadap kinerja kita dalam melayani masyarakat. Harus tetap maksimal," ucap mantan Bupati Trenggalek ini.

Usai ada penggeledahan, dikatakan Emil, Gubernur Khofifah mengumpulkan para pejabatanya dan menekankan bahwa pemerintahannya memberikan prinsip yang mengayomi pejabatnya.

"Beliau menyemangati internal memberikan pengiatan pada kita agar kita dalam kondisi baik saat melayani masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut agar tidak ada pejabat yang terjerat kasus korupsi, Emil Dardak menegaskan bahwa pemerintahan dirinya dan Gubernur Khofifah adalah Jatim Amanah.

Pemprov juga melibatkan Korsupgah KPK untuk memberikan rambu-rambu bagian yang rawan terjadi korupsi. Baik di saat proses perencanaan, pelaksanaan dan juga saat membuat laporan pertanggungjawaban suatu program.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved