PLN

Anggota DPR RI Minta Pejabat Publik lebih Bijak Sikapi Blackout PLN, Ini Alasannya

Anggota DPR dari Partai Hanura mewakili Dapil Banten III tersebut meminta berbagai pihak untuk menahan diri agar tidak timbul kerugian lebih besar.

Anggota DPR RI Minta Pejabat Publik lebih Bijak Sikapi Blackout PLN, Ini Alasannya
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana kota Jakarta yang terdampak listrik padam di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019). Anggota DPR RI meminta semua pihak untuk menahan diri agar tidak timbul masalah yang lebih besar. 

SURYA.co.id | JAKARTA - Peristiwa pemadaman listrik masif (blackout) pada Minggu 4 Agustus 2019 silam memancing reaksi berbagai pihak. Di antaranya sejumlah pihak menempuh jalur hukum dengan nilai tuntutan mencapai ratusan triliun rupiah.

Namun, ada pula berbagai pihak yang menyatakan agar menyikapi peristiwa blackout tersebut dengan kepala dingin. Salah satunya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir.

Anggota DPR dari Partai Hanura mewakili Dapil Banten III tersebut meminta berbagai pihak untuk menahan diri agar tidak timbul kerugian yang lebih besar.

“Saya memahami bahwa kita semua kecewa terkait peristiwa kemarin. Tapi jangan seperti itu, menuntut sangat besar, sampai ratusan triliun rupiah," kata pria yang akrab disapa Inas, Jumat (9/8/2019).

Patut diingat, PLN adalah BUMN yang melayani hajat hidup orang banyak. Listrik telah menjadi kebutuhan primer bangsa Indonesia. Jika tuntutannya terkabul, lanjut dia, menjadi tambah susah semua.

"PLN bisa bangkrut untuk membayar tuntutan itu, listrik jadi mati lagi. Jadinya justru menyulitkan semua, apa itu yang kita mau?” tandasnya.

Inas mempersilakan jika rakyat hendak menuntut kompensasi atas blackout kemarin. PLN pun diyakininya pasti memberikan kompensasi sesuai regulasi yang ada.

“Sekarang, silakan tuntut PLN untuk memberikan kompensasi. Banyak metodenya. Mungkin listrik bisa digratiskan 1-2 hari, atau pengurangan tagihan, macam-macam. Yang penting ada kompensasinya,” tegas Inas.

Pejabat Publik Seharusnya Lebih Wise
Selain itu, Inas menyayangkan pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang semestinya bisa lebih bijak dalam menyikapi kondisi yang ada, termasuk dalam menanggapi keluhan pelanggan PLN.

Bukan justru seolah mendorong pelanggan yang terdampak blackout untuk melakukan tuntutan hukum.

Halaman
12
Penulis: Yoni
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved