Terkait Pemadaman Listrik, Anggota DPR RI Dari Gerindra Sebut PLN Melanggar Undang-Undang

Anggota DPR RI dari Partai Gerindra menyoroti pemdaman listrik di wilayah Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu. Dia menyebut PLN melanggar UU.

Terkait Pemadaman Listrik, Anggota DPR RI Dari Gerindra Sebut PLN Melanggar Undang-Undang
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Permukiman warga Jakarta difoto dari Rusun Karet Tengsin terlihat gelap gulita saat terjadi pemadaman listrik. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemadaman listrik massal di beberapa daerah di Indonesia pada Minggu (4/8/2019) lalu membuat PLN panen kritik, termasuk dari Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono.

Menurut Bambang, pemadaman massal tersebut merupakan satu kegagalan dari PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

"PLN itu harusnya dengan adanya program Presiden Jokowi 35.000 MegaWatt yang sekarang ini sudah terealisasi sebagian, harusnya listrik yang tersedia di Indonesia ini cukup. bahkan bisa mengantisipasi dua kali lipat kebutuhan di seluruh Indonesia," ucap Bambang Haryo, Kamis (8/8/2019).

Selain merugikan konsumen, menurut Bambang, PLN juga telah melanggar Undang-undang (UU) tentang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1998 dan UU PLN itu sendiri yakni UU nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Oleh karenanya masyarakat baik perseorangan maupun kelompok dapat menuntut kepada PLN.

“PLN harus siap dituntut dan itu hak publik, karena masyarakat kita mengalami kerugian baik materil dan immaterial. Kita bisa lihat pengusaha-pengusaha Indonesia sedang gencar-gencarnya bersaing dengan Negara-negara tetangga dalam menghasilkan produk. Ada kejadian seperti padam listrik ini tentu merugikan mereka," tambah politisi Gerindra ini.

Menurut Bambang, lembaga-lembaga hukum harus tegas memberikan sanksi kepada PLN jika ditemukan kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan rutin mereka.

Lebih lanjut, Bambang juga mengeritik sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di PLN yang menurutnya tidak sesuai antara background pendidikan dengan tugas yang diemban di PLN tersebut.

"Salah satu nya Plt Direktur Utama (Sripeni Inten Cahyani) yang diangkat adalah orang yang tidak kompeten di bidangnya, basic pendidikannya itu tidak cocok dengan PLN, S1 nya Teknik Kimia, S2 nya Bidang Manajemen. Sedangkan menteri ESDM nya juga demikian pendidikan dengan jabatan yang diemban tidak sesuai," tambahnya.

Menurut Bambang Haryo, Presiden harus ikut bertanggungjawab atas SDM PLN yang tidak kompeten ini karena menteri dipilih oleh presiden, lalu direktur utama dipilih oleh menteri  atas persetujuan presiden juga.

Dengan demikian, Presiden harus mumpuni dalam memilih orang-orang untuk bekerja di kabinetnya. Bukan tanpa sebab ia mengatakan hal itu, lembaga atau perusahaan BUMN adalah ujung tombaknya sebuah Negara, terlebih lagi PLN adalah perusahaan milik Negara yang sangat teknis.

“Oleh karena itu instansi ataupun lembaga-lembaga teknis ini tidak boleh diisi oleh orang-orang politisi atau orang-orang yang tidak punya kemampuan," ucapnya.

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved