Berita Blitar

Kasus Dugaan Korupsi KONI Diminta Buka Kembali, begini Respons Kejari Blitar

Massa mengatasnamakan LSM GPI(Gerakan Pembaharuan Indonesia)berdemo di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Rabu (7/8/2019).

Kasus Dugaan Korupsi KONI Diminta Buka Kembali, begini Respons Kejari Blitar
foto: imam taufiq
Massa mengatasnamakan LSM GPI(Gerakan Pembaharuan Indonesia)berdemo di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Rabu (7/8/2019). 

SURYA.co.id | BLITAR - Belasan pendemo yang mengatasnamakan LSM Gerakan Perbaruan Indonesia (GPI) menuntut agar kasus dugaan korupsi anggaran KONI dibuka kembali. Sebab, katanya, masih banyak oknum anggota dewan dan pejabat Pemkab Blitar, yang belum tersentuh meski sudah beberapa kali diperiksa oleh Polres Blitar maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar.

Mereka berdemo di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar, Rabu (7/8/2019) siang. Sebelum datang ke kantor kejaksaan, mereka berkumpul dulu Taman Makam Pahlawan (TMP) dan berjalan kaki menuju ke kantor Kejari, yang berjatak sekitar 200 meter.

Saat berjalan kaki itu, mereka tak berorasi melainkan hanya membentangkan bendera merah putih. Baru sampai di depan kantor Kejari, mereka berorasi sambil membentang poster, yang isinya mengkritik.

Di antaranya, libas korupsi tanpa kompromi, selamatkan atlet berprestasi dan dananya jangan dikorupsi, jangan tebang tebang pilih, tangani kasus KONI.

"Kami minta agar kejaksaan membuka kasus dugaan korupsi anggaran KONI kembali. Sebab, masih banyak oknum yang belum tersentuh dan masih aman," kata Joko Prsetyo, Koordinator LSM GPI dalam orasinya.

Menurutnya, kasus dugaan korupsi KONI itu sepertinya diduga tebang pilih. Alasannya, yang terseret hanya dua orang, yakni Dwi Wahyu Hadi, Ketua KONI, dan bendaharanya, M Arifin.

Keduanya sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya pada 2017 lalu, dengan hukuman penjara setahun delapan bulan.

Sementara, pihak-pihak yang diduga kecipratan uang KONI malah banyak yang aman. "Masak, sama-sama pernah menikmati uang itu kok ada yang aman dan ada yang ditahan, kan tak adil," ungkapnya.

Joko juga sempat menjelaskan dalam orasinya, siapa-siapa yang diduga kecipratan uang itu. Di antaranya, ada oknum anggpta dewan, dan ada oknum pejabat Pemkab Blitar. Dan, disebut-disebut mereka yang kecipratan itu adalah oknum dinas yang jadi leading sector terkait urusan KONI.

"Mereka itu sudah diperiksa berkali-kali, dan bahkan berkali-kali juga dihadirkan dalam persidangan di Tipikor, namun juga aman-aman saja" paparnya.

Halaman
12
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved