DPRD Kota Madiun Soroti 3 Kegiatan Pemkot Berbiaya Rp180 Juta

Sejumlah fraksi di DPRD Kota Madiun menyoroti penggunaan anggaran kegiatan Pemerintah Kota Madiun yang masuk P-APBD 2019 tapi sudah digelar

DPRD Kota Madiun Soroti 3 Kegiatan Pemkot Berbiaya Rp180 Juta
surabaya.tribunnews.com/rahadian bagus
Wali Kota Madiun, Maidi, membacakan Jawaban Wali Kota Madiun atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Madiun, Selasa (6/8/2019). 

SURYA.co.id|MADIUN - Sejumlah fraksi di DPRD Kota Madiun menyoroti penggunaan anggaran kegiatan Pemerintah Kota Madiun.

Beberapa kegiatan yang mendapat sorotan, antara lain kegiatan prosesi pelantikan Wali Kota Madiun, Panggung Gembira, dan Madiun Tempoe Doeloe yang menghabiskan anggaran senilai Rp180 juta.

Tiga kegiatan itu sudah digelar Pemkot Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga (Disbudparpora) Kota Madiun beberapa bulan lalu. Namun, belakangan diketahui anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan itu baru diusulkan dalam anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2019.

Ada empat fraksi di DPRD Kota Madiun yang mempertanyakan dasar hukum terkait penggunaan anggaran dalam tiga kegiatan tersebut. Empat fraksi yang mempertanyakan hal itu adalah Fraksi PKB, Fraksi Demokrat Bersatu, Fraksi Pembangunan Nasional Rakyat Sejahtera, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan saat Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Raperda APBD-P Kota Madiun tahun 2019 di gedung DPRD Kota Madiun, Senin (5/8/2019).

Anggota fraksi PKB DPRD Kota Madiun, Ngedi Trisno Yushianto, mempertanyakan dasar regulasi yang digunakan Disbudparpora. Sebab, program kegiatan beserta anggarannya belum dianggarkan pada APBD Murni dan baru direncanakan pada P-APBD.

Dia mempertanyakan, apakah pergeseran anggaran seperti itu sudah sesuai dengan regulasi. Apalagi, Pemkot Madiun juga tidak pernah berkoordinasi terkait pergeseran anggaran itu kepada DPRD Kota Madiun.

"Nanti menunggu hasil evaluasi dari Pemprov Jatim terkait APBD Perubahan 2019 seperti apa. Memang kalau pergeseran anggaran untuk kegiatan yang sama itu tidak perlu memberitahu. Tapi ini kan kegiatan baru. Seharusnya memberitahukan dulu sebelum pelaksanaannya," jelas Ngedi usai rapat paripurna dalam agenda Jawaban Wali Kota Madiun atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Madiun, Selasa (6/8/2019).

Semestinya, lanjut Ngedi, Pemkot Madiun berkoordinasi dan memberitahukan rencana kegiatan tersebut sebelum dilaksanakan karena DPRD memiliki hak budgeting. Oleh sebab itu, pihaknya akan menanyakan masalah ini ke Pemprov Jatim.

"Sekarang bolanya ada di provinsi. Kalau boleh ya sudah dan kalau tidak boleh ya sudah," ujar politikus PKB itu.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Madiun, Maidi, menyampaikan bahwa pergeseran kegiatan yang dilaksanakan Disbudparpora sudah sesuai ketentuan Perwali no 59 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019.

Dalam pasal 26 ayat (1) di Perwali no 59 itu disebutkan pergeseran anggaran bisa dilakukan dengan catatan untuk uraian perincian penggunaan dalam rincian obyek belanja yang sama, antar rincian obyek belanja dalam jenis dan obyek belanja yang sama, dan antar obyek dalam jenis belanja yang sama.

"Dalam aturan kalau kegiatannya masih serupa itu boleh. Hiburan ya hiburan. Tapi jangan dana hiburan dipindahkan ke yang lain. Tidak boleh," jelas dia.

Maidi menambahkan, pihak Pemkot Madiun sebenarnya juga sudah menyampaikan berita acara mengenai pergesaran kegiatan kepada DPRD Kota Madiun sebelum kegiatan dilaksanakan. 

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved