Merasa Tak Diuntungkan, Bakal Kalon Kades Petahana di Mojokerto Minta Bupati Revisi Peraturan

Ratusan bakal calon kepala desa petahana di Kabupaten Mojokerto meminta revisi Perbup tentang juklak pilkades yang dianggap tak menguntungkan mereka.

Merasa Tak Diuntungkan, Bakal Kalon Kades Petahana di Mojokerto Minta Bupati Revisi Peraturan
tribun jatim/febrianto ramadani
Audiensi para kepala desa di kabupaten Mojokerto dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan komisi I DPRD kabupaten Mojokerto, Senin (4/8/2019) 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Ratusan bakal calon kepala desa petahana melakukan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Komisi 1 DPRD Kabupaten Mojokerto, Senin (4/8/2019).

Di sana mereka menyampaikan keluhannya terkait peraturan bupati, tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (Pilkades) di kabupaten Mojokerto yang dianggap menyulitkan mereka untuk maju kembali sebagai calon kepala desa di daerahnya masing masing.

Anton Fatkhurrohman, Sekretaris AKD sekaligus kepala desa Bangsal meminta pemerintah kabupaten Mojokerto segera melakukan perubahan isi peraturan bupati tersebut.

"Kami berharap, peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan pilkades serentak segera direvisi. Supaya lebih demokratis dan mencerminkan rasa keadilan bagi rekan-rekan kepala desa petahana," kata Anton, Senin (4/8/2019).

Menurut Anton, salah satu peraturan bupati yang dianggap merugikan bagi kepala desa lainnya, adalah metode seleksi tambahan dengan menggunakan scoring terhadap peserta bakal calon kepala desa.

"Metode scoring jelas tidak menguntungkan bagi kami selaku petahana, karena kami bisa tereliminasi dengan mudah oleh calon kepala desa yang berpendidikan lebih tinggi, dan berusia lebih muda dari kami," ungkapnya.

Menanggapi keluhan AKD, Kepala bagian (Kabag) hukum sekretariat daerah (Setda) kabupaten Mojokerto, Tatang Marhendrata mengungkapkan, pelaksanaan peraturan bupati tersebut tidak mengalami kendala di Pilkades sebelumnya.

"Tahun-tahun sebelumnya peraturan pelaksanaan pilkades tidak ada masalah. Ketika kami terapkan kembali peraturan tersebut, para kepala desa menyampaikan keluhannya di depan kami. Sehingga, pasti ada masalah lain yang belum kami ketahui," ungkap Tatang, Senin (4/8/2019).

Tatang melanjutkan, pihaknya akan mempelajari dan mengkaji lagi peraturan bupati tersebut dengan wakil bupati Mojokerto, Pungkasiadi.

"Saya menunggu keputusan dan kebijakan selanjutnya dari  pemerintah daerah kabupaten Mojokerto, " kata Tatang.

Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved