DPRD Kota Surabaya

DPRD Cium Aroma Bisnis Seragam di Koperasi Sekolah, Panggil Dindik Kota Surabaya

DPRD Kota Surabaya mencium adanya aroma bisnis dalam penyediaan seragam SMPN di seluruh Kota Surabaya.

DPRD Cium Aroma Bisnis Seragam di Koperasi Sekolah, Panggil Dindik Kota Surabaya
SURYAOnline/nuraini faiq
Ketua DPRD Surabaya Armuji (kanan) bersama Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto saat hearing dengan Dinas Pendidikan (Dindik) di ruang Komisi A. 

SURYA.co.id |  SURABAYA - DPRD Kota Surabaya mencium adanya aroma bisnis dalam penyediaan seragam SMPN di seluruh Kota Surabaya. Meski itu disediakan koperasi sekolah dan sifatnya tidak memaksa harus membeli di situ, namun seragam sekolah disediakan koperasi saat tahun ajaran patut dicermati.

Apalagi pengadaan seragam itu bersamaan dengan tahun ajaran baru yang dibarengkan dengan daftar ulang siswa baru. Yang menimbulkan masalah adalah bukan saja karena semacam diarahkan oleh pihak sekolah. Namun, ada selisih harga dari harga di pasaran.

Jika dalam setiap SMPN harus daftar ulang dan membeli seragam hingga Rp 2 juta per siswa, maka sudah berapa uang yang beredar di seluruh sekolah. Semua SMPN sama-sama menyediakan seragam sekolah yang dilewatkan koperasi sekolah.

Dalam satu sekolah SMPN rata-rata terdapat 350 siswa baru. Di Kota Surabaya ada 62 SMPN. Satu siswa baru mengeluarkan Rp 2 juta untuk beli seragam sekolah mulai dari warna putih biru, Pramuka, batik, kotak, dan kaos olahraga hingga asesoris sekolah. Maka akan ada Rp 700 juta yang beredar di satu sekolah.

"Ini dana yang tidak sedikit. Kita bisa cermati apakah keuntungan seragam ini memang untuk kebutuhan dana taktis sekolah. Semua harus introspeksi diri. Kami mengimpikan sekolah dan guru fokus pada peningkatan mutu pendidikan saja," ucap Anggota Komisi A Reni Astuti, dalam rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Kota Surabaya,Senin (5/8/2019).

KASUS SERAGAM - Ketua DPRD Surabaya Armuji bersama Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto saat hearing dengan Dinas Pendidikan (Dindik) di ruang Komisi A terkait jual beli seragam SMPN melalui koperasi sekolah, Senin (5/8/2019).
KASUS SERAGAM - Ketua DPRD Surabaya Armuji bersama Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto saat hearing dengan Dinas Pendidikan (Dindik) di ruang Komisi A terkait jual beli seragam SMPN melalui koperasi sekolah, Senin (5/8/2019). (SURYAOnline/nuraini faiq)

Menurutnya, sekolah tak perlu mengurusi pembelian seragam segala, meski itu dilewatkan koperasi. Sebaiknya, koperasi biar melayani penjualan pensil dan buku saja atau keperluan alat tulis lainnya.

Kemarin siang, Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji dan Komisi A memanggil khusus Dinas Pendidikan (Dindik) bersama Dewan Pendidikan Surabaya khusus membahas temuan praktik jual beli seragam di SMPN se-Surabaya.

Meski ada pemberitahuan boleh membeli di luar sekolah, namun karena ada saran bisa membeli di koperasi sekolah, ini dinilai menjadi cara sekolah untuk mencari keuntungan melalui pembelian baju seragam.

"Siapa siswa yang berani menolak. Psikologis siswa jelas dipengaruhi," kata Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto.

Hadir dalam hearing itu Sekretaris Dindik Surabaya Aston Tambunan, Kabid Pendidikan Menengah Sudarminto, dan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMPN Ahmad Suharto. Ketiganya dimintai konfirmasi atas mencuatnya praktik jual beli seragam di sekolah.

Halaman
12
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved