DPRD Kota Surabaya

Cium Aroma Bisnis Seragam Sekolah, DPRD Surabaya: Kembalikan Seragam, Jangan Terulang Tahun Depan!

Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji dan Komisi A sepakat meminta Dinas Pendidikan dan pihak sekolah mengembalikan dana seragam sekolah kepada murid.

Cium Aroma Bisnis Seragam Sekolah, DPRD Surabaya: Kembalikan Seragam, Jangan Terulang Tahun Depan!
SURYAOnline/nuraini faiq
DINDIK - Kabid Menengah Dindik Surabaya Sudarminto (kiri) bersama Sekretaris Dindik Aston Tambunan (tengah) dan Ketua MKKS SMPN Surabaya Ahmad Suharto saat hearing di Komisi A DPRD Surabaya, Senin (5/8/2019). 

KETUA DPRD Kota Surabaya Armuji dan Komisi A sepakat meminta Dinas Pendidikan (Dindik) dan pihak sekolah mengembalikan dana seragam sekolah kepada murid. Sebab, praktik jual beli seragam sekolah itu telah menjadi sisi lain dari buruknya layanan pendidikan di SMP negeri milik Pemkot Surabaya.

"Tidak ada cara lain selain mengembalikan uang seragam itu kepada murid. Murid juga mengembalikan seragam jadi itu kepada sekolah. Harus tegas," kata Cak Ji, panggilan akrab Ketua DPRD Surabaya Armuji, dalam rapat dengar pendapat (hearing) Komisi A dengan Dindik bersama Dewan Pendidikan Surabaya khusus membahas temuan praktik jual beli seragam di SMPN se-Surabaya, di DPRD Surabaya, Senin (5/8/2019).

Selama ini, DPRD tidak melarang pihak sekolah membuka koperasi. Namun saat tahun ajaran baru, koperasi aktif menawarkan pembelian seragam melalui koperasi sekolah. Kenyataanya, ada selisih harga yang menimbukkan masalah.

Cak Ji mendesak agar sekolah yang menjual seragam sekolah tidak lebih murah dari harga di pasaran, harus mengembalikan uang tersebut ke siswa. Dindik juga harus memroses temuan di lapangan terkait selisih harga baju seragam itu.

Anggota Komisi A Budi Leksono mengatakan ada unsur bisnis dalam pengadaan seragam saat tahun ajaran baru. Namun Budi enggan menyebut bagaimana keterlibatan pemasok seragam ke sekolah.

Para anggota Komisi A pun mendesak agar sistem pengadaan seragam melalui koperasi sekolah dievaluasi secara menyeluruh.

Setidaknya, pengadaan oleh koperasi sekolah itu harganya harus lebih murah atau minimal sama dengan harga di pasaran.

Hingga saat ini, dari total 62 SMPN di Surabaya, belum diperoleh keterangan berapa SMPN yang menerapkan pembelian seragam di sekolah yang harganyua melebihi harga pasar.

"Sampai saat ini kami masih perlu memroses temuan itu. Kami masih mencatat, sebenarnya berapa SMPN yang mengadakan seragam dengan harga lebih mahal dibanding harga di pasaran," kata Sekretaris Dindik Surabaya Aston Tambunan. (fai)

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved