Techno

Pemblokiran Hp Black Market (BM) atau Ilegal Akan Dimulai Februari 2020, Cek Ponselmu Pakai Cara ini

Pemblokiran Hp Black Market (BM) atau Ilegal Akan Dimulai Februari 2020, segera Cek Ponselmu Pakai Cara ini

Pemblokiran Hp Black Market (BM) atau Ilegal Akan Dimulai Februari 2020, Cek Ponselmu Pakai Cara ini
Tribunjualbeli
Ilustrasi Hp Black Market (BM) atau ilegal 

SURYA.co.id - Peraturan pemerintah mengenai pemblokiran Hp black market (BM) atau ilegal, rencananya akan disahkan pada tanggal 17 Agustus 2019 mendatang

Dilansir dari Kompas.com dalam artikel '6 Bulan Lagi Ponsel BM di Indonesia Baru Mulai Diblokir', meski peraturannya akan ditandatangani sekitar pertengahan Agustus ini, Dirjen SDPPI, Ismail memprediksi bahwa butuh persiapan sekitar enam bulan setelah kebijakan ini disahkan.

Menurut Ismail, waktu tersebut dibutuhkan karena ketiga kementerian setidaknya harus memersiapkan 8 hal.

Kedelapan hal itu adalah persiapan mesin SIRINA, penyiapan database IMEI, pelaksanaan tes, sinkronisasi data operator seluler, sosialisasi, penyiapan SDM, SOP tiga kementerian, dan penyiapan pusat layanan konsumen.

"Perkiraan kami untuk delapan hal ini butuh waktu enam bulan. Setelah itu, peraturan tersebut akan live dan dieksekusi oleh operator. Sebelum enam bulan pasti ada evaluasi lagi," ungkap Ismail dalam sebuah diskusi di kantor Kemenkominfo, Jumat (2/8/2019).

Adu Spesifikasi dan Harga Realme X vs Vivo V15 Pro, Sama-sama Unggulkan Ketangguhan Kamera Pop-up

Ilustrasi
Ilustrasi (pixabay)

Artinya jika penandatanganan kebijakan sesuai dengan jadwal yakni 17 Agustus, maka proses pemblokiran ponsel blackmarket akan dimulai pada 17 Februari 2020 mendatang.

"Peraturan Menteri sudah siap secara draft, tapi harus konsultasi publik terlebih dahulu. Kalau sudah submit ke menteri untuk persetujuan beliau, kisaran tanggal 17 Agustus," lanjut Ismail.

Kendati demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa proses pemblokiran bisa dimulai dalam waktu yang lebih cepat.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan bahwa waktu enam bulan yang diperkirakan oleh Kominfo adalah waktu paling lambat.

"Itu tadi kan dibilang, paling lambat (enam bulan)," kata Rudiantara kepada KompasTekno.

Halaman
1234
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta
Editor: Adrianus Adhi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved