Tunggu Putusan MK, KPU Jatim Belum Tetapkan Anggota DPRD Jatim Terpilih

KPU Jatim belum menetapkan anggota DPRD Jatim terpilih periode 2019-2024 karena masih menunggu putusan sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi.

Tunggu Putusan MK, KPU Jatim Belum Tetapkan Anggota DPRD Jatim Terpilih
surabaya.tribunnews.com/bobby constantine koloway
Ilustrasi - Suasana sidang paripurna DPRD Jatim beberapa waktu lalu. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur belum bisa menetapkan anggota DPRD Jawa Timur terpilih periode 2019-2024. Sebab, saat ini, KPU tengah menunggu putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan penjelasan Komisioner KPU Jawa Timur Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Arbayanto, MK akan melanjutkan dan memutus berkas perkara pekan depan, yakni pada 6 Agustus hingga 9 Agustus 2019.

Setelah keputusan keluar, pihaknya baru akan melanjutkan penetapan calon anggota legislatif melalui pleno.

“Sehingga, untuk saat ini kami belum bisa menjelaskan terkait perolehan kursi maupun siapa saja yang akan menjadi anggota legislatif terpilih untuk DPRD Jawa Timur,” kata Arba ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (1/8/2019).

Arba menjelaskan bahwa di Jawa Timur ada 34 permohonan gugatan yang disidangkan di MK. Hal itu terkait dengan KPU Provinsi dan beberapa kabupaten/kota.

PDI Perjuangan Jatim Gelar Bimtek Anggota Legislatif Terpilih Pasca Penetapan KPU

Sementara itu, dari jumlah tersebut, ada lima gugatan yang putusan dismissal (perkara tidak dilanjutkan) oleh MK. Oleh karenanya, bagi beberapa KPU yang dinilai dismissal, dapat melanjutkan kegiatan ke tahap berikutnya.

"Yakni, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon anggota legislatif terpilih,” kata Arba.

Ia juga menjelaskan bahwa ada tiga kemungkinan dalam putusan yang dikeluarkan MK. Pertama, MK akan membacakan putusan sela dengan memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) atau perhitungan suara ulang (rekapitulasi ulang).

Kedua, MK akan membuat putusan akhir berupa permohonan ditolak. Artinya pokok perkara sudah diperiksa, pembuktian dan dinyatakan dalil pemohon tidak terbukti sehingga permohonan ditolak.

Kemungkinan ketiga, MK membuat putusan akhir dikabulkan. Artinya, berdasarkan pemeriksaan pembuktian dinyatakan dalil permohonan terbukti dan permohonan dikabulkan.

Lebih lanjut Arba mengatakan peraturan KPU tentang penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu, dilaksanakan melalui pleno. Selain itu, penetapan harus dilakukan secara terbuka.

Di dalam pleno dan penetapan itu juga wajib dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pimpinan parpol peserta pemilu, hingga para saksi yang mewakili partai politik. “Selain itu, anggota legislatif terpilih juga wajib datang untuk menerima SK penetapan,” tuturya.

Usai ditetapkan, rencananya, DPRD Jatim periode 2019-2024 akan dilantik pada 31 Agustus 2019 mendatang. Waktu tersebut sesuai dengan masa berakhirnya Anggota dewan periode sebelumnya.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved