Berita Pasuruan

Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tutup Proyek Pembangunan Hotel Tanpa Izin di Desa Tosari

Pengerjaan proyek bangunan sebuah hotel di kawasan rawan longsor, Desa Tosari, Kabupaten Pasuruan akhirnya dihentikan paksa, Minggu (28/8/2019).

Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tutup Proyek Pembangunan Hotel Tanpa Izin di Desa Tosari
SURYA.co.id/Galih Lintartika
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pasuruan menutup dan menyegel proyek pembangunan hotel di Desa Tosari, Minggu (28/7/2019). 

SURYA.co.id | Pasuruan - Pengerjaan proyek bangunan sebuah hotel di kawasan rawan longsor, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan akhirnya dihentikan paksa, Minggu (28/8/2019) pagi.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pasuruan menutup dan menyegel proyek pembangunan hotel berlantai enam ini.

Semua aktivitas proyek dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan. Penyegelan dilakukan setelah hotel ini diketahui belum mengantongi izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan.

Proses penghentian ini sempat mendapat perlawanan dari pekerja proyek. Namun setelah petugas memberikan penjelasan, sekitar 90 pekerja proyek hotel tersebut bersedia menghentikan pekerjaannya.

“Tindakan tegas ini dilakukan karena belum adanya proses perizinan. Pemilik harus mengajukan berkas perizinan dulu sebelum mengerjakan proyek konstruksi,” kata Plt Kepala Satpol PP Anang Saiful Wijaya saat dihubungi, Minggu (28/7/2019).

Ia menerangkan, penutupan dan penyegelan hotel ini merupakan bentuk konkret Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Pemilik diduga kuat melanggar Perda No 15 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Anang sangat menyesalkan tidak adanya laporan pembangunan hotel ini. Apalagi, sampai bangunan hotel sudah berdiri dan menyisahkan beberapa persen sebelum dirampungkan ini.

"Harusnya ada laporan dari pemangku kebijakan di tingkat kecamatan. Minim, ada pengawasan dari Pejabat di sana, semisal tidak bisa mengingatkan, laporkan saja ke kami. Nanti, kami yang akan menindaklanjutinya," jelasnya.

Menurut Anang, pemerintahan di tingkat kecamatan kurang koordinasi. Semisal ada deteksi dini, maka tidak mungkin bangunan ini bisa berdiri sampai tahap ini.

"Kalau dari awal kan bisa di stop. Kalau seperti ini kan sudah terlambat. Tapi, tidak apa - apa. Tetap kami segel dan kami larang melanjutkan pembangunan sampai izinnya keluar," urainya.

Halaman
12
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Akira Tandika
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved