Berita Pasuruan

Direktur PUSAKA Minta Kejari Segera Rilis Tersangka Dugaan Korupsi Dispora Kabupaten Pasuruan

Direktur Pusaka Pasuruan, Lujeng Sudarto, meminta Kejari segera merilis nama para tersangka dalam dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan

Direktur PUSAKA Minta Kejari Segera Rilis Tersangka Dugaan Korupsi Dispora Kabupaten Pasuruan
surya/galih lintartika
Direktur Pusaka Pasuruan, Lujeng Sudarto 

SURYA.co.id | PASURUAN - Direktur Pusat Study dan Avokasi Kebijakan (Pusaka) Pasuruan, Lujeng Sudarto, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan segera merilis nama para tersangka dalam dugaan korupsi di tubuh Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pasuruan.

Menurut Lujeng, kasus mark up anggaran di sejumlah kegiatan ini harus dibuka secara gamblang. Apalagi dalam kasus ini, negara mengalami kerugian sampai Rp 1,1 miliar.

Lujeng menjelaskan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) di tingkat kabupaten/kota se-Pasuruan, tidak menghalangi penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan kasus pidana korupsi.

Kejari Sebut Dugaan Kasus di Dispora Kabupaten Pasuruan Dilakukan Secara Massal, Ini Penjelasannya

Apalagi di kasus ini, tim penyidik kejari sudah mengantongi lebih dua alat bukti.

"Artinya, proses penyidikan sudah final.Lalu nunggu apa lagi, iya harus sebut nama para tersangka itu," kata Lujeng, Rabu (24/7/2019) sore.

Menurutnya, Kejaksaan bisa saja mengesampingkan MoU antara APIP dan APH tersebut.

Karena MoU ini hanya ranah hukum administrasi yang ingin melakukan tindakan preventif agar pemerintah berjalan simultan dan berkesinambungan.

Ia mengingatkan, jangan sampai kesepakatan (MoU) APIP dan APH dianulir dengan undang-undang korupsi.

"Kalau terjadi, maka nalar Kejaksaan tidak logis. Kami akan turun melaporkan Kejari ke Jamwas soal kasus ini," ancamnya.

Disebutkan Lujeng, MoU tersebut bukan pelindung tindakan yang menjurus korupsi.

"Jangan sampai adanya aduan masyarakat terkait korupsi karena melalui APIP selalu terpental dalam mengawasi pemerintah," tegasnya.

Terakhir, kata dia, APH harus tegak lurus terhadap standar dan kode etik.

Ini merupakan bentuk koordinasi, bukan persekongkolan.

Menurut dia, jika alasan tidak segera dibuka nama tersangka karena belum ada rilis resmi kerugian dari Inspektorat, itu tidak logis.

"Harusnya kalau misal Inspektorat tidak segera mengeluarkan hasil pemeriksaan kerugian negara, cari auditor lain. Dan yang perlu dicatat, Kejaksaan juga harus konsisten. Nanti kalau ada kasus lagi, Kejaksaan tidak boleh bertindak sebelum ada penetapan nilai kerugian yang dikeluarkan BPKP atau Inspekorat," sindirnya.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved