Ingin Ubah Mindset dan Budaya Kerja di Lapas

Ppembangunan Zona Integritas itu adalah bagian dari Reformasi Birokrasi sejak 2004. Bukan hal yang baru. Untuk itu, dia meminta agar pembangunan ZI

Ingin Ubah Mindset dan Budaya Kerja di Lapas
surabaya.tribunnews.com/m taufik
staf ahli Menkumham Bidang Politik dan Keamanan Y Ambeg Paramarta, dan Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati di sela acara penguatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM di Aula Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Senin (22/7/2019). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Berbagai perubahan telah terlihat dalam upaya perbaikan layanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), dan Kantor Imigrasi di Jawa Timur.

Namun, untuk menuju pelayanan prima yang bebas korupsi dan benar-benar melayani, masih ada beberapa PR yang harus dituntaskan. Yakni mengubah mindset dan budaya kerja yang lebih baik.

"Dua itu yang menurut kami masih menjadi kendala," ungkap staf ahli Menkumham Bidang Politik dan Keamanan, Y Ambeg Paramarta di sela acara penguatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM di Aula Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Senin (22/7/2019).

Tapi sejauh ini, disebutnya semua instansi pemerintah, utamanya di bawah Kemenkumham, sudah jauh lebih baik. "Kami semua berproses, dan itu bagian dari reformasi birokrasi," tandasnya.

Menurut dia, pembangunan Zona Integritas itu adalah bagian dari Reformasi Birokrasi sejak 2004. Bukan hal yang baru. Untuk itu, dia meminta agar pembangunan ZI dilaksanakan serentak.

Untuk meraih WBK/ WBBM tidak bisa dibuat sendirian. Tidak bisa pakai sistem pilot project. Semuanya harus terlibat. Agar tidak ada iri hati.

"Pekerjaan membangun ZI bukan pekerjaan satu orang. Bukan one man show," terangnya.

Selain itu, pembangunan ZI tidak dilakukan hanya eventual saja. Tetapi harus terus menerus. Salah satu kunci keberhasilan WBK, menurutnya, bisa diukur melalui evaluasi SOP layanan publik seperti kunjungan, PB, CB dan CMB.

Selain itu, juga dengan adanya survey kepuasan layanan yang mudah diakses. Karena IPK dan IKM mekanisme untuk mengukur akuntabilitas instansi publik.

Di kesempatan ini,  progres pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM di Lapas Surabaya dan Lapas Sidoarjo dievaluasi. Karena keduanya sebagai UPT yang masuk kategori strategi nasional pencegahan korupsi (stranas PK).

Kakanwil Kemenkumham Jatim, Susy Susilawati, menyebut bahwa berbagai persiapan telah dilakukan. Termasuk dalam melakukan pembinaan dengan memastikan secara langsung pelaksanaan di lapangan.

Pihaknya juga mengaku bersyukur dengan hadirnya tim dari pusat. Terutama untuk melakukan pembenahan dan evaluasi kinerja pembangunan ZI di dua lapas tersebut. "Karena pasti ada yang kurang, kami mohon diingatkan sebelum ada penilaian dari tim kemenPAN-RB," harapnya.

Sementara kepala Lapas Porong Suharman mengungkapkan bahwa pihaknya tidak main-main dalam membagun ZI untuk meraih predikat WBK. Salah satu langkahnya adalah dengan membuat 2 pokja tambahan. "Selain 6 tim pokja, kami juga membentuk tim pokja monitoring penilaian IPK dan penilaian IKM," ujarnya.

Sedangkan Kalapas Sidoarjo, Muhammad Susanni mengungkapkan bahwa berbagai proyek perubahan juga dilaksanakan pihaknya. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan berbasis IT dan membuat radio internal lapas.

Hal ini berjalan beriringan dengan mengembalikan fungsi pelayanan publik di lapas delta. "Dengan begitu, kami berharap ada masukan terkait apa yang kurang dari apa yang kami lakukan selama ini," harap Susanni.

Tags
Lapas
Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved