Berita Surabaya

Lima Saksi Kasus Korupsi PT Dok dan DPS Kembalikan Uang 6.300 Dolar Amerika

Uang yang dikembalikan itu nantinya akan dijadikan barang bukti di persidangan. Saat ini, sudah dua terdakwa dalam kasus korupsi tersebut

Lima Saksi Kasus Korupsi PT Dok dan DPS Kembalikan Uang 6.300 Dolar Amerika
Laporan Wartawan TribunJatim.com/Syamsul Arifin
Barang Bukti uang pecahan Dollar Amerika dikembalikan kepada Kejati Jatim dari lima saksi kasus dugaan korupsi PT DOK dan DPS 

SURYA.co.id | SURABAYA - Lima orang saksi kasus dugaan korupsi pengadaan kapal floating crane PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) kembalikan uang senilai USD 6.300 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. 

Dari lima orang saksi kasus dugaan korupsi, saksi yang mengembalikan di antaranya adalah mantan komisaris PT DPS, Gatot Sudariyono dengan jumlah USD 1.500.

Direktur Operasional PT DPS, Diana Rosa senilai USD1.000, mantan Direktur Operasional PT DPS, I Wayan Yoga Djunaedi senilai USD1.500. SM Logistik PT DPS Ina Rahmawati senilai USD1.000, Staf Ahli Dirut PT DPS, Slamet Riyadi senilai USD1.300. 

"Uang itu uang saku dari rekanan untuk direksi yang ikut ke Rusia," kata Kepala Kejati Jatim, Sunarta, Jum'at (19/7/2019).

Uang yang dikembalikan itu nantinya akan dijadikan barang bukti di persidangan. Saat ini, sudah dua terdakwa dalam kasus tersebut. Yakni mantan Direktur Utama PT DPS, Riry Syeried Jetta dan rekanan PT DPS Antonius Aris Saputra

"Nantinya, jika putusan hakim meminta agar uang itu dikembalikan lagi ke saksi akan kami kembalikan. Jika perintahnya kembalikan kepada negara ya kami kembalikan," tandasnya.

Diketahui, pada 2015, PT DPS mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 200 miliar. Dari jumlah itu, Rp 100 miliar di antaranya digunakan untuk membeli kapal floating crane.

Rekanan dalam pengadaan kapal ini adalah PT A&C Trading Network. Meski alokasi anggarannya sebesar Rp 100 miliar, namun harga kapal sendiri dibeli seharga Rp 63 miliar. 

Kapal floating crane yang dibeli, berasal dari Rusia. Sayangnya, kapal tersebut bukan kapal baru. Melainkan kapal bekas buatan tahun 1973. Ketika kapal itu dibawa ke Indonesia, ternyata tenggelam di laut China. 

Dengan begitu, negara tidak mendapat kemanfaatan dari pembelian kapal tersebut. Pasal yang dijeratkan untuk Riry sama seperti Antonius, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved